Page 341 - BUKU EMPAT - DPR RI MASA ORDE BARU: MENGUATNYA PERAN NEGARA 1967-1997

DEWAN PER WAKILAN R AKYAT
REPUBLIK INDONE SIA PERIODE 1982- 1987

Perwakilan Rakyat bersama-sama Pemerintah yang menghasilkan
Undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Penjabaran diatur dalam Bab XIV Pasal 138 sampai dengan Pasal
146 Peraturan Tata Tertib DPR-RI. Adapun garis besar kegiatan DPR
dalam rangka pembahasan, dan penetapan APBN dimaksud di atas,
terbagi menjadi beberapa kegiatan sebagai berikut.
a. Pembicaraan Pendahuluan dalam rangka penyusunan RAPBN
yang umumnya dilakukan pada pertengahan bulan Agustus
sampai dengan pertengahan bulan Oktober.
b. Pembahasan dan penyelesaian RUU APBN yang disampaikan
oleh Presiden kepada DPR setiap bulan Januari, dilakukan
pada minggu pertama/kedua bulan Januari sampai dengan
akhir bulan Februari.
c. Pembahasan atas laporan pelaksanaan APBN semester I tahun
dinas yang sedang berjalan, pembahasan atas Sisa Anggaran
Pembangunan yang dituangkan dalam suatu Peraturan
Pemerintah, pembicaraan mengenai perkiraan Tambahan

Kegiatan dan Perubahan atas APBN yang sedang berjalan, dilaksanakan
pembahasan dan pada bulan September.
penyelesaian d. Kegiatan pembahasan dan penyelesaian RUU Tambahan dan
RUU Tambahan Perubahan atas APBN tahun anggaran yang telah berakhir
pada bulan Maret. RUU Tambahan dan Perubahan APBN
dan Perubahan tersebut biasanya disampaikan pada akhir bulan Maret
atas APBN tahun tahun anggaran bersangkutan. Tetapi, karena pada waktu
anggaran yang itu biasanya DPR sedang reses, maka penyelesaiannya baru

telah berakhir pada dilaksanakan pada bulan Mei Juni.
bulan Maret. e. RUU Perhitungan Anggaran Negara, baik penyampaian
maupun pembahasannya di DPR dilakukan bersamaan
dengan RUU Tambahan dan Perubahan APBN.

Kegiatan-kegiatan yang demikian biasanya disebut sebagai
budget cyclus. Uraian dari tiap kegiatan tersebut adalah sebagai berikut.
a. Pembicaraan Pendahuluan RAPBN
Sesuai dengan Peraturan Tata Tertib Pasal 59 ayat (2)
mengenai proses penyusunan RAPBN, sebelum Pemerintah
menyampaikan RAPBN kepada DPR dalam bentuk RUD.
Komisi-komisi mengadakan pembicaraan-pembicaraan
pendahuluan mengenai penyusunan RAPBN yang termasuk
dalam ruang lingkup tugasnya. Selanjutnya, menurut

SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 339
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018

Bab V.indd 339 11/21/19 18:19