Page 343 - BUKU EMPAT - DPR RI MASA ORDE BARU: MENGUATNYA PERAN NEGARA 1967-1997

DEWAN PER WAKILAN R AKYAT
REPUBLIK INDONE SIA PERIODE 1982- 1987

Dalam pelaksanaannya pendapat Komisi APBN isinya:
• Pendahuluan, yang berisi pendapat Komisi APBN mengenai
sistematika penyusunan anggaran serta prinsip-prinsip
dasar penyusunan anggaran.
• Hasil-hasil Pembicaraan Pendahuluan mengenai RAPBN
yang dilakukan oleh Komisi dalam DPR dengan Departemen
yang bersangkutan (counterpartnya).
• Gambaran mengenai pelaksanaan APBN tahun-tahun
sebelumnya maupun pelaksanaan APBN tahun anggaran
yang sedang berjalan yang antara lain berisi tentang Sisa
Anggaran Pembangunan (SIAP) dan sebagainya, baik SIAP
pada tahun-tahun anggaran pada tahun sebelumnya
rnaupun SIAP dari APBN tahun berjalan.
• Pokok-pokok sasaran yang hendak dicapai oleh RUU
tentang APBN.
• Beberapa aspek pelaksanaan APBN tahun berjalan dalam
hubungannya dengan RUU tentang APBN (mencakup
semua sektor).

Sebagaimana pembicaraan atas RUU lainnya, dalarn
pembicaraan tingkat II atas RVU APBN adalah juga berupa
pemandangan umum para anggota dan jawaban Pemerintah.
Sedangkan mengenai pembicaraan tingkat Il-nya terdapat
sedikit perbedaan, yaitu ditambah ketentuan sebagai berikut.
1. Rapat Kerja dengan Pemerintah (pasangan kerjanya
masingmasing) oleh masing-masing Komisi.
2. Komisi APBN mengadakan rapat gabungan dengan unsur
Pimpinan Komisi-komisi I s.d. X untuk rnenarnpung saran
dan pendapat dari Komisi-komisi.
3. Rapat kerja penyelesaian terakhir Rangcangan Undang-
undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
dilakukan oleh Komisi APBN dengan Pemerintah (Menteri
Keuangan) dengan memperhatikan saran dan pendapat
dari pernandangan umum para anggota, Komisi-kornisi,
Badan Musyawarah dan Fraksi-fraksi.

Adapun pelaksanaannya adalah sebagai berikut.
• Komisi I s/d X masing-masing mengadakan Rapat Kerja
dengan pasangan kerjanya untuk membahas anggaran

SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 341
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018

Bab V.indd 341 11/21/19 18:19