Page 330 - BUKU EMPAT - DPR RI MASA ORDE BARU: MENGUATNYA PERAN NEGARA 1967-1997
P. 330
SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN
tangan Kepala Kantor/Proyek/Daerah yang dikunjungi
akan tetapi harus ada Surat Pemyataan/Contrasign dari
Pimpinan Komisi.
f. Perjalanan dinas ke luar negeri
Bagi Anggota Pimpinan DPR RI serta Anggota-
anggota DPR RI atas persetujuan/keputusan Dewan dapat
ditugaskan untuk meJakukan perjalanan dinas ke luar
negeri dalam rangka:
• Menghadiri Seminar;
• Mengikuti/Menghadiri Konferensi;
• Melakukan Studi Perbandingan;
• Melakukan Misi Teknis;
• Melakukan Misi Muhibah; atau
• Melakukan perjalanan ke luar negeri atas perrnintaan
Pernerintah, mereka berhak untuk mendapatkan
beaya perjalanan dinas pergi dan pulang ditambah uang
harian yang besarnya berdasarkan atas Surat Menteri
Keuangan RI No.S 216/MK.L3/1985 tanggal 18 Pebruari
1985 mengenai penyesuaian satuan beaya ua.ng harian
perjalanan dinas ke luar negeri yang berlaku rnulai tanggal
1 April 1985 se
bagai pengganti atas Surat Edaran Menteri
Keuangan RI No. SE 62/MK/1979 tanggal 16 November
1979.
5.5. PERATURAN TATA TERTIB DAN
PELAKSANAANNYA
Untuk mengatur tatacara dan lebih menghayati kedudukan,
susunan, wewenang, tugas, hak dan tanggung jawab DPR beserta
alat alat kelengkapannya berdasarkan Pancasila dan UUD 1945,
maka harus ditetapkan peraturan tata tertib DPR-RI. Sebagaimana
telah disebutkan di atas, DPR·RI hasil Pemilu 1982 untuk sementara
menjadikan Peraturan Tata Tertib DPR periode sebelumnya sebagai
Peraturan Tata Tertib Sementara.
Kendati demikian, diadakan sedikit perubahan atas Peraturan
Tat Tertib tersebut, yakni mengenai hal-hal yang bersifat praktis. Di
dpr.go.id 328
Bab V.indd 328 11/21/19 18:19
