Page 328 - BUKU EMPAT - DPR RI MASA ORDE BARU: MENGUATNYA PERAN NEGARA 1967-1997
P. 328

SEABAD RAKYAT INDONESIA
                  BERPARLEMEN




                                                               dan Panitia panita, diberikan tunjangan kehormatan/uang
                                                               honorarium yang besarnya disesuaikan dengan Keputusan
                                                               Menteri Keuangan RI No. 419/KMK.03/1978 tanggal 6
                                                               November 1978 masing masing untuk:
                                                               1.   Ketua sebesar  Rp 40.000,-
                                                               2.  Wakil Ketua sebesar  Rp 35.000,-
                                                               3.  Sekretaris sebesar Rp 30.000,-
                                                               4.  Anggota sebesar  Rp 20.000,-


                                                                    Adapun untuk Anggot.a yang diangkat/ditunjuk
                                                               selaku  Anggota  Pengganti,  sesuai  dengan  Keputusan
                                                               Menteri  Keuangan  RI  No.  419/KMK.03/1979  tanggal
                                                               29  Mei  1979,  diberikan  uang  tunjangan  kehormatan/
                                                               honorarium masing masing sebesar Rp 15.000,- sebulan.


                                                            b.  Uang paket
                                                                    Sesuai dengan KEPPRES No.35 Tahun 1981 tentang
                                                               Uang Paket bagi Pirnpinan dan Anggota DPA dan Anggota
                                                               DPR RI, bagi Pimpinan dan Anggota DPR RI berhak untuk
                                                               mendapatkan uang paket sebesar Rp. 270.000,-
                                                                    Khusus mengenai uang paket ini, pelaksanaannya
                                                               diatur  dengan  Surat  DIR.JEN  Anggaran  No. 21.21/21/
                                                               DJAIVll/219/1981 untuk Pimpinan dan Anggota DPR RI
                                                               masuk pada mata anggaran 260 (Be)anja Barang) Anggaran
                                                               Belanja Dewan. Uang Paket tersebut terdiri dari 3 (tiga)
                                                               komponen masing masing uang sidang, uang penginapan,
                                                               dan uang kendaraan lokal.
                                                                    Terhitung  mulai  tanggal  1  April  1986,  dengan
                                                               Surat DIRJEN Anggaran No. 5 829/A.2/1986 tanggal 25
                                                               Maret  1986,  uang  paket  dimaksud  berubah  pos  mata
                                                               anggarannya, yaitu masuk mata anggaran 110/Belanja
                                                               Pegawai Anggaran Belanja Dewan.


                                                            c.  Tunjangan perawatan kesehatan, tunjangan cacat, uang
                                                               duka, dan biaya pemakaman.
                                                                    Sebagaimana diatur dengan UU No. 12/1980, bagi
                                                               Pimpinan dan Anggota DPR RI juga diberikan tunjangan
                                                               perawatan kesehatan, tunjangan cacad, uang duka dan
                                                               biaya pemakaman yuang pelaksanaannya diatur sesuai





                                       dpr.go.id   326





         Bab V.indd   326                                                                                           11/21/19   18:19
   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333