Page 329 - BUKU EMPAT - DPR RI MASA ORDE BARU: MENGUATNYA PERAN NEGARA 1967-1997
P. 329

DEWAN PER WAKILAN R AKYAT
                                                                       REPUBLIK  INDONE SIA  PERIODE 1982- 1987



                                                               dengan Peraturan Perundang undangan yang berlaku bagi
                                                               Pegawai Negeri Sipil. (Pasal 8, 9, 10, dan 11 UU No. 12/1980).


                                                            d.  Uang representasi
                                                                    Sesuai dengan beban tugas yang ada sehubungan
                                                               dengan makin meningkatnya fungsi tugas Dewan, maka
                                                               untuk  menunjang  kegiatan  Dewan  diberikan  uang
                                                               representasi bagi Pimpinan DPR RI dan Pimpinan Fraksi-
                                                               fraksi DPR RI masing masing sebesar Rp 50.000,- setiap
                                                               bulannya.


                                                            e.  Biaya perjalanan dinas.
                                                                    Bagi Pimpinan dan Anggota DPR RI selama Tahun
                                                               Sidang berjalan berhak untuk melakukan perjalanan dinas
                                                               atas biaya Dewan yang meliputi:
                                                               •  Perjalanan Reses
                                                                 •   Perjalanan 1 x setahun, dan

                                                                 •   Perjalanan Komunikasi Intensif.


                                                                    Pelaksanaan  serta  pertanggung  jawaban  atas
                                                               perjalananperjalanan dinas tersebut disatukan, hal ini
                                                               dimaksudkan untuk memenuhi ketentuan Surat Menteri
                                                               Keuangan No.
                                                                    S 247/MK.03/1979 tanggal 3 April 1979. Di samping
                                                               itu, secara berkelompok/bersama sama Anggota DPR-
                                                               RI juga berhak untuk melakukan Perjalanan Peninjauan
                                                               Komisi  ke  daerah  dalam  rangka  melakukan  tugas
                                                               pengawasan.
                                                                    Sesuai dengan Surat Menteri. Keuangan R.I. No.
                                                               S 24/MK/03/1979 tanggal 3 April 1979 yo. Surat Menteri
                                                               Keuangan RI No. S 217/MK.03/1985 tanggal 1 Februari
                                                               1985, Anggota DPR RI juga berhak untuk mendapatkan
                                                               biaya perjalanan pulang ke daerah dan kembali ke Jakarta
                                                               apabila ada keluarganya yang· meninggal di daerah.
                                                                    Sesuai dengan sifat dan fungsi perjalanan dinas yang
                                                               dilakukan oleh Anggota Dewan, maka berdasarkan Surat
                                                               Menteri Keuangan RI No. S-771/MK.1’311987 tanggal 11 Juli
                                                               1987, Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) atas nama
                                                               Anggota yang bersangkutan tidak memerlukan tanda





                           SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT   327
                             REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018




         Bab V.indd   327                                                                                           11/21/19   18:19
   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334