Page 334 - BUKU EMPAT - DPR RI MASA ORDE BARU: MENGUATNYA PERAN NEGARA 1967-1997

SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN

Dalam perjalanan DPR·RI periode 1982-1987, pemah terjadi
bahwa salah satu Fraksi di DPR telah mencoba mengajukan daftar
Calon Anggota pengganti antar waktu, tanpa bermusyawarah terlebih
dahulu dengan Pimpinan DPR dan langsung diajukan kepada Presiden
untuk rnendapatkan Keputusan. Namun demikian, atas kebijakan
Presiden daftar nama-nama Calon pengganti yang diajukan oleb
Dewan Pimpinan Pusat salah satu Organisasi Peserta Pemilihan Umum
diserahkan kembali dan dianjurkan untuk mengajukan daftar Calon
pengganti sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Atas
dasar pengalaman tersebut di atas, Pernerintah dalam menyusun
Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksanaan UU No. 2
Tahun 1985, yang dituangkan dalarn PP. No. 36 tahun 1986 Pasal 1
ayat (1) huruf a dinyatakan bahwa penggantian antar waktu Anggota
DPR harus terlebih dahulu bermusyawarah dengan Pimpinan DPR.
Sedangkan, penggantian antar waktu Anggota DPR dari Fraksi ABRI
Hasil dari terdapat seedikit pengecualian dari Fraksi-fraksi lain. Pengecualian-
musyawarah pengecualian tersebut sebegaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (1) huruf
tersebut kemudian b peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 1985 yang menyatakan bahwa
diajukan kepada untuk mengisi lowongan Anggota DPR yang berhenti antar waktu,
Presiden untuk Calon pengganti dari Golongan Karya ABRI, diajukan oleh Panglima

mendapatkan Angkatan Bersenjata kepada Presiden melalui Pimpinan DPR. Jadi,
Keputusan sebagai dengan demikian bahwa pelaksanaan pasa.I 7 ayat (1) huruf e, pada
Anggota Dewan. Fraksi ABRI terdapat kekecualian, karena dalam pengajuan Calon
pengganti dari Golongan Karya ABRI, Panglima ABRI tidak berkewajiban
untuk melakukan musyawarah dengan Pimpinan DPR.

3. Pasal 8 mengatur mengenai hak-hak DPR-RI
Untuk rnelaksanakan wewenang dan tugasnya, DPR mempunyai:
a. Hak meminta keterangan kepada Presiden.
b. Hak rnengadakan penyelidikan.
c. Hak rnengadakan perubahan atas RUU.
d. Hak mengajukan pemyataan pendapat.
e. Hak mengajukanl/menganjurkan seseorang jika ditentukan
oleh suatu peraturan perundang-undangan.
f. Hak mengajukan RUU Usul Inisiatif.
Dalam pelaksanaannya, hak-hak yang diberikan kepada
DPR, dalam hal ini DPR periode tahun 1982-1987 belumlah dapat
dilaksanakan sepenuhnya seperti yang diatur di dalam Peraturan
Tata Tertib, kecuali hak mengadakan perubahan atas RUU dan hak

dpr.go.id 332

Bab V.indd 332 11/21/19 18:19