Page 423 - BUKU EMPAT - DPR RI MASA ORDE BARU: MENGUATNYA PERAN NEGARA 1967-1997
P. 423
SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN
1. Tap MPR No 3/1983
2. Tap MPR No 4/ 983
3. UU No 1/1985
4. PP No 35/1985
5. PP No 36/1985
6. Keputusan Presiden No 70/1985
Lembaga yang berwenang untuk menyelenggarakan pemilihan
umum adalah Lembaga Pemilihan Umum. Struktur keanggotaan
Lembaga Pemilihan Umum mayoritas diisi oleh kalangan pemerintah.
Lembaga ini dipimpin Menteri Dalam Negeri yang ditunjuk oleh
presiden.
Sistem pemilihan yang dilakukan pada tahun 1987 masih
sama seperti pemilu 1982, yaitu menggunakan sistem perwakilan
berimbang (proporsional) dengan stelsel daftar. Sebagai tambahan,
pemilu 1987 menggunakan UU yang baru yaitu UU No 1 Tahun 1985
tentang pemilihan umum. Pada prinsipnya, UU baru tersebut secara
umum tidak ada perubahan yang signifikan dengan UU sebelumnya
kecuali mengenai persamaan asas Pancasila serta penambahan jumlah
keanggotaan di DPR, dari 460 orang pada pemilu 1971, 1977, dan 1982
menjadi 500 orang pada pemilu 1987 .
247
Pemilihan umum Pemilihan umum 1987 dilakukan untuk memilih anggota
1987 dilakukan legislatif yang pada akhirnya akan memilih Presiden dan Wakil Presiden
untuk memilih untuk periode lima tahun ke depan. Para kontestan dalam pemilu
anggota legislatif akan bersaing untuk mendapatkan kursi di DPR tingkat nasional,
yang pada akhirnya tingkat provinsi (DPRD I) dan tingkat kabupaten (DPRD II). Pada
akan memilih pemilu 1987, para kontestan memperebutkan 400 kursi dari total 500
Presiden dan Wakil kursi untuk DPR RI. Sedangkan 100 kursi yang tersisa diperuntukan
Presiden untuk untuk perwakilan ABRI yang akan duduk dalam DPR RI. Kursi yang
periode lima tahun diperuntukkan untuk ABRI merupakan menifestasi dari peran dwi
ke depan. fungsi ABRI pada masa pemerintahan Orde Baru. ABRI mendapatkan
jatah kursi di DPR RI namun anggota ABRI tidak diizinkan untuk
ikut dalam pemilihan umum. Sama seperti pemilu 1971 dan 1982,
pemilih tidak memilih wakil mereka secara langsung, tetapi mereka
memberikan suaranya kepada salah satu dari tiga kontestan yang ikut
dalam pemilu.
Latar belakang ABRI tidak mengikuti pemilihan umum
247 Ipong S. Azhar, Benarkah DPR Mandul: Pemilu, Parpol dan DPR Masa Orde Baru, Yogyakarta:
Bigraf, 1997, hlm 104.
dpr.go.id 422
Bab VI CETAK.indd 422 25/11/2019 01:40:07