Page 423 - BUKU EMPAT - DPR RI MASA ORDE BARU: MENGUATNYA PERAN NEGARA 1967-1997
P. 423

SEABAD RAKYAT INDONESIA
                  BERPARLEMEN




                                                         1.  Tap MPR No 3/1983
                                                         2.  Tap MPR No 4/ 983
                                                         3.  UU No 1/1985
                                                         4.  PP No 35/1985
                                                         5.  PP No 36/1985
                                                         6.  Keputusan Presiden No 70/1985


                                                         Lembaga yang berwenang untuk menyelenggarakan pemilihan
                                                   umum adalah Lembaga Pemilihan Umum. Struktur keanggotaan
                                                   Lembaga Pemilihan Umum mayoritas diisi oleh kalangan pemerintah.
                                                   Lembaga ini dipimpin Menteri Dalam Negeri yang ditunjuk oleh
                                                   presiden.
                                                         Sistem pemilihan yang dilakukan pada tahun 1987 masih
                                                   sama seperti pemilu 1982, yaitu menggunakan sistem perwakilan
                                                   berimbang (proporsional) dengan stelsel daftar. Sebagai tambahan,
                                                   pemilu 1987 menggunakan UU yang baru yaitu UU No 1 Tahun 1985
                                                   tentang pemilihan umum. Pada prinsipnya, UU baru tersebut secara
                                                   umum tidak ada perubahan yang signifikan dengan UU sebelumnya
                                                   kecuali mengenai persamaan asas Pancasila serta penambahan jumlah
                                                   keanggotaan di DPR, dari 460 orang pada pemilu 1971, 1977, dan 1982
                                                   menjadi 500 orang pada pemilu 1987 .
                                                                                      247
                      Pemilihan umum                       Pemilihan umum 1987 dilakukan untuk memilih anggota
                          1987 dilakukan           legislatif yang pada akhirnya akan memilih Presiden dan Wakil Presiden
                          untuk memilih            untuk periode lima tahun ke depan. Para kontestan dalam pemilu
                       anggota legislatif          akan bersaing untuk mendapatkan kursi di DPR tingkat nasional,
                   yang pada akhirnya              tingkat provinsi (DPRD I) dan tingkat kabupaten (DPRD II). Pada
                           akan memilih            pemilu 1987, para kontestan memperebutkan 400 kursi dari total 500
                    Presiden dan Wakil             kursi untuk DPR RI. Sedangkan 100 kursi yang tersisa diperuntukan

                         Presiden untuk            untuk perwakilan ABRI yang akan duduk dalam DPR RI. Kursi yang
                    periode lima tahun             diperuntukkan untuk ABRI merupakan menifestasi dari peran dwi
                                ke depan.          fungsi ABRI pada masa pemerintahan Orde Baru. ABRI mendapatkan
                                                   jatah kursi di DPR RI namun anggota ABRI tidak diizinkan untuk
                                                   ikut dalam pemilihan umum. Sama seperti pemilu 1971 dan 1982,
                                                   pemilih tidak memilih wakil mereka secara langsung, tetapi mereka
                                                   memberikan suaranya kepada salah satu dari tiga kontestan yang ikut
                                                   dalam pemilu.
                                                           Latar belakang ABRI tidak mengikuti pemilihan umum


                                                   247   Ipong S. Azhar, Benarkah DPR Mandul: Pemilu, Parpol dan DPR Masa Orde Baru, Yogyakarta:
                                                      Bigraf, 1997, hlm 104.




                                       dpr.go.id   422





         Bab VI CETAK.indd   422                                                                                 25/11/2019   01:40:07
   418   419   420   421   422   423   424   425   426   427   428