Page 424 - BUKU EMPAT - DPR RI MASA ORDE BARU: MENGUATNYA PERAN NEGARA 1967-1997

DPR RI 1987 - 1992: ER A PENGU ATAN TATANAN
EK ONOMI D AN SO SIAL B ANGS A INDONE SIA

dikarenakan ABRI merupakan tulang punggung pertahanan dan
keamanan serta sebagai pemegang senjata. Oleh karena itu ABRI
harus berada dalam satu komando dan tidak boleh terpecah-pecah.
Apabila ABRI diberi kesempatan untuk ikut pemilihan umum maka
akan berpotensi memecah belah ABRI seperti pada masa Orde Lama.
Namun menjadi tidak adil apabila ada warga negara yang tidak bisa
memilih dan akibatnya tidak terwakili di parlemen. Penyelesaian
problema tersebut adalah dengan memberikan jatah kursi di DPR
bagi ABRI. Kassospol ABRI, Letjen TNI Harsudiyono menyatakan
bahwa jumlah ABRI di MPR/DPR sudah cukup demokratis sesuai
dengan konstitusi dan perundangan yang berlaku. Kedudukan ABRI
di Dewan Perwakilan Rakyat lebih menitikberatkan pada kemampuan

Dalam melaksanakan fungsinya sebagai dinamisator dan stabilisator sesuai
suasana yang dengan misi Sosial Politik ABRI.
terkendali akibat Perubahan fundamental terjadi pada pemilu 1987, ditandai
diberlakukannya dengan ditetapkannya UU No 3/1985 yang mengatur Partai Politik dan
kebijakan Pancasila Golkar. UU tersebut sebagai bentuk pengesahan terhadap kebijakan
penyederhanaan partai politik yang dilakukan melalui pengelompokkan
sebagai asas berdasarkan ideologi dan juga sebagai pengokohan Pancasila
tunggal, pemilihan sebagai satu-satunya asas. Kebijakan tersebut oleh banyak kalangan

umum tahun 1987 dipandang sebagai upaya “de-ideologization” dalam kehidupan politik
dilaksanakan. di Indonesia. Pemerintah Orde Baru menetapkan peraturan tersebut
sebagai upaya untuk mencegah atau mengakhiri konflik ideologi yang
tampaknya tak ada habisnya dan telah menjadi “gulma” bagi negara
sejak masa kemerdekaan.
Situasi politik pada pemilu 1982 yang masih sangat diwarnai oleh
isu agama, demonstrasi, kemerosotan ekonomi, semakin memantapkan
rencana pemerintah untuk menciptaan kehidupan politik Indonesia
yang homogen. Penetapan UU No. 3/ 1985 tentang Organisasi Politik
dan UU No.8/1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan mengukuhkan
semangan homogenisasi politik Indonesia. Kedua UU tersebut
yang juga dikenal sebagai UU tentang asas tunggal mewajibkan
semua organisasi politik ataupun organisasi kemasyarakatan untuk
menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya asas partai. UU tersebut
melarang adanya perbedaan ideologi dan sikap primordialisme dalam
partai politik dan Ormas yang ada.
Dalam suasana yang terkendali akibat diberlakukannya
kebijakan Pancasila sebagai asas tunggal, pemilihan umum tahun
1987 dilaksanakan. Golkar, sebagai mesin politik pemerintah Orde

SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 423
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018

Bab VI CETAK.indd 423 25/11/2019 01:40:07