Page 429 - BUKU EMPAT - DPR RI MASA ORDE BARU: MENGUATNYA PERAN NEGARA 1967-1997

SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN

menteri-menteri dalam kabinetnya sebagian besar dari ABRI, Golkar
dan jajaran birokrasi yang dikenal dengan tiga pilar.
Penurunan jumlah pemilih dialami oleh Partai Persatuan
pembangunan yaitu sebesar 11.81% dibandingkan perolehan suara pada
tahun 1982 yang menyebabkan PPP kehilangan 33 kursi. Berlakunya UU
No 3/1985 yang menetapkan bahwa partai partai politik dan Golkar
harus menerima Pancasila sebagai asas tunggal dan UU No.8/1985
yang menetapkan bahwa seluruh organisasi sosial atau masyarakat
harus mencantumkan Pancasila sebagai asas tunggal Pancasila juga
mempengaruhi perolehan suara PPP dalam pemilu 1987. Melalui aturan
tersebut, PPP harus manghapus asas Islam yang selama ini menjadi
simbol dan karateristiknya. Akibatnya, tidak hanya menstimulus konflik
internal dalam partai tetapi juga mempengaruhi persepsi masyarakat
pemilih. Penurunan jumlah suara PPP juga mengindikasikan
melemahnya dukungan kalangan menengah yang terdidik yang selama
ini menjadi basis suara PPP.
Konflik internal dalam PPP juga sangat berkontribusi besar dalam
penurunan suara tersebut. Konflik internal ini menyebabkan penarikan
NU atas dukungan terhadap PPP, yang sangat mempengaruhi posisi
PPP di sejumlah daerah di mana dukungan NU cukup besar. Pada
253
Konflik internal Muktamar NU tahun 1984 di Situbondo, NU secara resmi memutuskan
ini menyebabkan untuk keluar dari PPP dan kembali ke Khittah 1926. Aksi keluarnya

penarikan NU atas NU ini selanjutnya diikuti dengan aksi penggembosan massa PPP dan
dukungan terhadap hal tersebut menjadi pukulan keras bagi PPP. Serangkaian peristiwa
PPP, yang sangat yang dihadapi PPP tersebut, mulai dari konflik internal, keluarnya NU
mempengaruhi dan aksi penggembosan massa PPP oleh NU memberikan gambaran
posisi PPP di kemerosotan PPP akibat hilangnya identitas partai.
Sementara PDI pada pemilu 1987 mendapatkan tambahan 10
sejumlah daerah kursi pada pemilu 1987. Hal tersebut tidak terlepas dari masuknya
di mana dukungan intervensi pemerintah dalam PDI. Pasca Pemilu 1971, pemerintah Orde

NU cukup besar. Baru sudah mulai menanamkan pengaruhnya dalam PDI. Sejak tahun
1976, Pemerintah Orde baru telah terlibat dalam proses pemilihan
ketua umum PDI. Pada Kongres PDI I tanggal 12-13 April 1976, Mohamad
Sanusi Hardjadinata yang merupakan calon ketua PDI yang diusung
pemerintah berhasil terpilih menjadi ketua umum PDI periode 1976-
1981. Mohamad Sanusi Hardjadinata adalah politisi PNI yang pernah
menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 1967-1968 pada

253 Silalahi, Op.Cit., hlm101

dpr.go.id 428

Bab VI CETAK.indd 428 25/11/2019 01:40:07