Page 111 - BUKU MENYERAP ASPIRASI MENCIPTAKAN SOLUSI

SATU TAHUN KIPRAH WAKIL KETUA DPR KORINBANG DR (HC) RACHMAT GOBEL

menjadi Undang-Undang (UU) tentang Kebijakan Keuangan
dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi
Covid-19 pada 12 Mei 2020. UU ini memberi payung hukum
yang kuat bagi pemerintah untuk melakukan berbagai
terobosan pengelolaan keuangan negara untuk menangani
pandemi Covid-19 dan berbagai dampak sosial ekonominya.
Pasal krusial pada UU tentang Kebijakan Keuangan dan
Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi
Covid-19 ini adalah memberi wewenang kepada pemerintah
menganggarkan defisit APBN di atas 3 persen sampai tahun
anggaran 2022, memberi wewenang kepada pemerintah
melakukan revisi anggaran tahun berjalan dengan hanya
menggunakan Peraturan Presiden (Perpres).
Meski menuai kritik, kehadiran UU No.1 Tahun 2020 sangat
dibutuhkan agar penanganan Covid-19 beserta dampak sosial
ekonominya bisa dilaksanakan sebaik mungkin. Tanpa ada
UU ini, bisa dipastikan pemerintah akan sangat kesulitan
untuk mengelola keuangan negara sehingga penanganan
pandemi beserta segala dampaknya akan berjalan lambat.
Akibatnya, penanganan kondisi kesehatan masyarakat dan
keterpurukan perekonomian nasional akan terjadi lebih
dalam.
“Pengesahan Perppu No.1 Tahun 2020 menjadi UU No.2
Tahun 2020 adalah langkah strategis DPR untuk mendukung
penanganan Covid-19 dan membantu ekonomi masyarakat
luas agar tidak terpuruk lebih dalam,” kata Rachmat Gobel.
Untuk menghadapi situasi pandemi, Presiden Jokowi
telah mengeluarkan Perpres No.5 Tahun 2020 yang memuat
perubahan postur dan rincian APBN 2020. Pos penerimaan
yang semula ditetapkan Rp 2.233,2 triliun diturunkan menjadi
Rp 1.760,9 triliun. Langkah ini diambil karena penerimaan
pajak sebagai sumber utama APBN diperkirakan akan turun
dari semula Rp 1.865,7 triliun menjadi Rp 1.462,6 triliun.

89