Page 107 - BUKU MENYERAP ASPIRASI MENCIPTAKAN SOLUSI

SATU TAHUN KIPRAH WAKIL KETUA DPR KORINBANG DR (HC) RACHMAT GOBEL

“Postur APBN harus bisa mewakili aspirasi dan kebutuhan
pembangunan masyarakat luas. Alokasi anggaran harus
mencerminkan optimalitas dalam penerimaan dan belanja
negara dan sekaligus merefleksikan keadilan bagi seluruh
elemen masyarakat,” kata Rachmat Gobel.
Dalam menjalankan fungsi anggaran ini, dalam masa
sidang 2019-2020, DPR telah melakukan sejumlah langkah
strategis, di antara menyetujui Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020
tentang Kebijakan Keuangan dan Stabilitas Sistem Keuangan
Penanganan Pandemi Covid-19 menjadi Undang-Undang
(UU). Disamping itu bersama pemerintah, DPR menyelesaikan
penyusunan dan mengesahkan RUU APBN 2021, mengesahkan
UU Pelaksanaan APBN 2019 dan menerima laporan Badan
Pengawas Keuangan (BPK).

Pengesahan Perppu No.1 Tahun 2020 Menjadi
Undang-Undang
Tidak hanya menimbulkan krisis kesehatan, pandemi
Covid-19 yang telah melanda dunia sejak awal 2020 juga
memberi dampak yang luas di bidang perekonomian. Pandemi
telah membuat perekonomian dunia mengalami resesi, dan
diperkirakan sampai akhir 2020 ekonomi global mengalami
kontraksi sampai minus 5,5 persen. Ini merupakan terburuk
semenjak akhir perang dunia ke-2 pada 1940-an lalu.
Pandemi Covid-19 telah menjungkirbalikkan proyeksi
ekonomi hampir semua negara. Seperti negara lainnya,
kinerja perekonomian Indonesia juga mengalami kontraksi.
Sampai akhir tahun 2020, diperkirakan kinerja ekonomi
nasional akan mengalami kontraksi sekitar minus 2 persen.
Pandemi telah mengharuskan pemerintah untuk mendanai
berbagai pos kegiatan yang sebelumnya tidak diperkirakan.
Di samping itu, pada pos penerimaan juga terjadi penurunan

85