Page 112 - BUKU MENYERAP ASPIRASI MENCIPTAKAN SOLUSI

MENYERAP ASPIRASI MENCIPTAKAN SOL USI

Sementara itu, pos belanja naik menjadi Rp 2.613,8 triliun
dari sebelumnya Rp 2.540,4 triliun. Kenaikan pos belanja ini
membuat defisit anggaran melebar, dari awalnya Rp 307,2
triliun atau setara 1,76 persen PDB menjadi Rp 853 triliun
setara 5,07 persen dari PDB.
Semula sekitar Rp 641,7 triliun atau 24,5 persen dari belanja
negara itu dialokasikan untuk pos pemulihan ekonomi,
termasuk penanganan pandemi. Namun setelah dilakukan
beberapa kali revisi, pengeluaran untuk pos ini dinaikan
menjadi Rp 695,2 triliun atau 26,60 persen dari belanja APBN
2020.
Dana pemulihan ekonomi tersebut antara lain digunakan
untuk pemberian bantuan sosial untuk masyarakat lapisan
bawah Rp 203,9 triliun, dukungan untuk UMKM Rp 123,46
triliun, dukungan untuk dunia usaha Rp 120,61 triliun,
pembiayaan korporasi Rp 44,57 triliun dan dukungan sektoral
kementerian Rp 97,11 triliun.

Pengesahan Undang Undang APBN 2021
Pada 29 September 2020, DPR bersama pemerintah telah
menyelesaikan pembahasan Rancangan Undang-Undang
APBN 2021 menjadi Undang-undang. Ditetapkan, APBN
2021 disusun berdasarkan asumsi makro ekonomi yaitu
pertumbuhan ekonomi 2021 sebesar 5 persen, inflasi 3 persen,
nilai tukar rupiah 14.600 per dollar AS.
Asumsi lain, tingkat bunga Surat Perbendaharaan Negara
(SPN) 10 tahun sebesar 7,29 persen per tahun, harga minyak
mentah Indonesia (Indonesia Crude Price/ICP) US$ 45 per
barel, lifting minyak bumi 705 ribu barel per hari, dan lifting
gas bumi 1.007 ribu barel setara minyak per hari.
Selain itu juga disepakati, sasaran dan indikator
pembangunan yang disepakati meliputi, tingkat pengangguran
terbuka sebesar 7,7-9,1 persen, tingkat kemiskinan 9,2-9,7

90