Page 69 - BUKU MENYERAP ASPIRASI MENCIPTAKAN SOLUSI
P. 69

SATU TAHUN KIPRAH WAKIL KETUA DPR KORINBANG DR (HC) RACHMAT GOBEL

                       a.  Fenomena kekerasan seksual terhadap perempuan dan
                          anak terus meningkat. Data Komnas Perempuan pada
                          tahun 2019 menunjukkan 406.178  kasus kekerasan
                          seksual terhadap perempuan. Selain itu KPAI juga
                          merilis data kekerasan seksual terhadap anak di tahun
                          2019 menunjukkan korban mencapai 123 anak, terdiri
                          atas 71 anak perempuan dan 52 anak laki-laki. Forum
                          Pengada Layanan (FPL) memantau  dan  melaporkan
                          bahwa sudah  terjadi  sedikitnya 106 kasus kekerasan
                          seksual selama pandemi Covid-19, dari bulan Maret s/d
                          Mei tahun 2020.
                       b.  Mengutip risalah kebijakan RUU PKS yang diterbitkan
                          oleh Komnas Perempuan menyebutkan bahwa tidak ada
                          pengaturan yang komprehensif tentang sembilan jenis
                          kejahatan (yaitu pelecehan seksual, eksploitasi seksual,
                          pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan aborsi, perkosaan,
                          pemaksaan     perkawinan,    pemaksaan    pelacuran,
                          perbudakan seksual, dan penyiksaan seksual) sebagai
                          tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan
                          yang berlaku, sehingga terjadi  kekosongan hukum
                          yang  memberi  dampak  pada  keterbatasan  korban
                          dalam mengakses hak atas keadilan dan penanganan.
                       c.  RUU  PKS ini  lebih berbasis pada  perspektif
                          perlindungan korban. Korban dan keluarga harus
                          mendapat dukungan proses pemulihan  dari negara,
                          melalui Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan
                          Perempuan  dan Anak (P2TP2A) untuk membantu
                          proses  pemulihan korban kekerasan seksual, namun
                          peraturan undang-undang yang sedang berlaku belum
                          menyediakan  jaminan  atas pemenuhan  hak-hak
                          korban dan keluarga korban karena kekerasan seksual
                          pada  dasarnya tidak  hanya membuat korban terluka
                          secara fisik, tetapi juga psikis. Hal itu juga dialami oleh


                                                                            47
   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74