Page 70 - BUKU MENYERAP ASPIRASI MENCIPTAKAN SOLUSI
P. 70

MENYERAP ASPIRASI MENCIPTAKAN SOL USI

                      keluarga dan saksi korban. Dengan kata lain  pihak
                      korban dan keluarganya mengalami penderitaan yang
                      berlapis dan bersifat jangka panjang akibat kekerasan
                      seksual.
                   d.  Korban  mengalami  kesulitan  dalam  mengakses
                      layanan medis, psikologi dan bantuan hukum. Korban
                      seringkali distigmatisasi dan mengalami reviktimisasi
                      (dipersalahkan,  ditanya  dengan  pertanyaan  yang
                      membuat korban tidak nyaman, bahkan dipertemukan
                      dengan  pelaku,  dan  lain  sebagainya) di  saat  mereka
                      sendiri  sudah  mengalami  kekerasan  fisik  maupun
                      psikis. Beberapa bentuk kekerasan seksual sudah
                      diatur dalam peraturan perundang-undangan tetapi
                      belum menyediakan skema perlindungan, penanganan
                      dan pemulihan korban.
                   e.  Pemerintah Indonesia telah menandatangani Konvensi
                      CEDAW (The Convention on the Elimination of All Forms
                      of Discrimination against  Women), pada  24 Juli  1984
                      melalui UU No. 7 Tahun 1984. Konvesi mengisyarakatkan
                      kewajiban  negara untuk menciptakan regulasi UU
                      yang menghapus stigma dan diskriminasi  terhadap
                      perempuan.  Termasuk menghilangkan paradigma
                      liberalisasi  terhadap    perempuan,     menghapus
                      pandangan bahwa perempuan hanya untuk urusan
                      domestik.
                   Kelima poin tersebut menjadi alasan Fraksi Partai Nasdem
                dan telah dibacakan di dalam Rapat Paripurna DPR RI sebagai
                alasan untuk mempertahankan RUU Penghapusan Kekerasan
                Seksual agar tetap masuk ke dalam daftar Prolegnas Prioritas
                2020.
                   Menurut Rachmat Gobel hal tersebut haruslah menjadi
                perhatian  bagi  semua  fraksi  di  DPR  RI  untuk  menjadi
                pertimbangan  akan  kebutuhan  urgensi  undang-undang


                48
   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75