Page 53 - MAJALAH 167

Kunjungan Kerja

jawab untuk pembangunan
daerahnya,” kritisi legislator Partai
Demokrat itu saat memimpin
pertemuan antara Tim Kunker Komisi
VII DPR RI dengan Plt. Gubernur Riau
beserta jajaran, di Kantor Gubernur
Riau, Pekanbaru, Kamis (1/11).
Terungkap pada pertemuan
dengan Pemprov Riau itu, kondisi
keuangan Riau mengalami
goncangan dan defisit akibat
FOTO : IWAN/IW tunda bayar tersebut, termasuk
Kabupaten/Kota daerah penghasil

Tim Kunker Komisi VII DPR RI foto bersama Gubernur Kalbar dan jajarannya migas, merasakan dampak langsung
dari tunda bayar yang dilakukan
Kementerian Keuangan itu.
dengan ketersediaan listrik, Selain itu masalah lingkungan Menanggapi hal ini, Nasir
maka hal itu akan menciptakan tetap akan terjaga dengan baik mengatakan pihaknya akan
pertumbuhan ekonomi yang positif, dan peningkatan kesejahteraan langsung menindaklanjuti dengan
dan juga lapangan pekerjaan,” kata masyarakat akan mengalami memanggil pihak Kementerian
Kurtubi usai pertemuan antara Tim peningkatanan seiring dengan Energi dan Sumber Daya Mineral
Kunjungan Kerja Reses Komisi VII kemajuan industri di Kalbar,” (ESDM), Kementerian Keuangan,
DPR RI dengan Gubernur Kalbar tutupnya. SKK Migas dan pihak terkait lainnya.
beserta jajaran, belum lama ini. Selain itu, Tim Kunjungan “Tentunya akan kita upayakan
Menurutnya, sekarang ini Kerja Reses Komisi VII DPR RI secepatnya, dan kita dorong
tuntutan dunia internasional lainnya, mendapatkan keluhan dari bagaimana agar bisa tuntas juga
menginginkan udara yang lebih Pemerintah Provinsi Riau terkait tahun ini,” tegas Nasir.
bersih dan sehat. Sementara selama tunda salur Dana Bagi Hasil (DBH) Diakui Anggota Dewan Dapil
ini Indonesia banyak membangun dari pusat. Wakil Ketua Komisi Riau ini, masalah ini menjadi
Pembangkit Listrik Tenaga Uap VII DPR RI Muhammad Nasir problem serius bagi Pemprov Riau.
(PLTU) yang menggunakan mengingatkan, DBH merupakan hak Dirinya juga berjanji akan segera
bahan batu bara, dan Pembangkit daerah. Jika penyalurannya sampai memanggil Pemprov, Pemkab serta
Listrik Tenaga Diesel (PLTD) yang tertunda, berpotensi memberikan Pemkot di Riau untuk pembahasan
mengakibatkan polusi udara. dampak kepada keuangan daerah. terkait DBH ini, sehingga bisa
Untuk itu, legislator Partai “Bagaimana daerah bisa didesak sesegera mungkin agar
NasDem ini menambahkan, membangun, jika DBH-nya ditunda dicairkan oleh pemerintah pusat.
penggunaan dan pembangunan salur, daerah juga punya tanggung AS,IW,RAN/ES
PLTU batu bara harus dikurangi
karena dapat mengakibatkan udara
yang kotor. Untuk masa yang akan
datang, PLN harus memperhatikan
secara seksama dan tidak boleh
merencanakan listrik tanpa
memperhatikan lingkungan hidup.
Kurtubi menambahkan, banyak
sumber listrik yang dapat dibangun,
seperti sumber listrik tenaga air
dan matahari, tetapi jumlahnya
tidak besar sehingga tidak bisa
memenuhi kebutuhan industri.
Oleh sebab itu, Komisi VII DPR RI
menawarkan agar Pemprov Kalbar
merencanakan untuk membangun
PLTN.
“Dengan adanya pembangunan
PLTN di Kalbar maka kebutuhan
listrik, baik untuk masyarakat FOTO: RIZKA/IW
maupun industri akan terpenuhi
sesuai dengan kebutuhan.
Tim Kunker Komisi VII DPR RI dipimpin Wakil Ketua Komisi VII M. Nasir (dua dari kiri) ke riau

167 XLVIII 2018 PARLEMENTARIA 53