Page 56 - MAJALAH 167
P. 56

Kunjungan Kerja



                                            Komisi IX



                       Upayakan Kemajuan



                      Ketenagakerjaan dan



                                          Kesehatan






                 Pada masa reses Persidangan I tahun sidang 2018-2019, Komisi IX DPR RI melakukan
                 kunjungan kerja ke tiga provinsi yaitu Jambi, Jawa Tengah dan Nusa Tenggara Barat
                    (NTB). Dalam pelaksanaan kunjungan kerja, Komisi IX DPR RI yang membidangi
                 kesehatan, ketenagakerjaan, kependudukan serta pengawasan obat dan makanan,
              menyoroti berbagai macam masalah di daerah sesuai dengan fungsi dan tugas Komisi IX.


                     i Provinsi Jambi, kunjungan   bagi pekerja lepas. Namun    perusahaan tidak menganggap
                     kerja dipimpin langsung   yang menjadi kendala, belum      sebagai karyawan, tapi sebagai
                     oleh Ketua Komisi IX DPR   adanya aturan yang jelas. Dede   pekerja harian lepas. “Kami pikir
             DRI Dede Yusuf M Efendi.          mendorong agar Kementerian       harus ada regulasi khusus tentang
              Di daerah ini, Sektor perkebunan   Ketenagakerjaan membuat regulasi   ini,” ujar legislator Partai Demokrat
              memegang peranan penting di      yang menjamin pekerja lepas di   ini.
              dalam struktur perekonomian.     perkebunan.                         Di Jambi, sektor perkebunan
              Komoditas perkebunan di daerah      “Di sini kan daerah perkebunan.   memberikan kontribusi sekitar 63,5
              ini didominasi oleh tanaman kelapa   Ternyata banyak buruh harian lepas   persen bagi perekonomian daerah.
              sawit dan karet, ada yang dikelola   yang bekerja di sektor perkebunan.   Perkebunan merupakan andalan
              swasta maupun perkebunan rakyat.   Walaupun pendapatannya         bagi perkembangan perekonomian
              Sehingga menurut pandangan       mencukupi per hari Rp 75 ribu,   Jambi, karena ada lebih dari
              Komisi IX, penting adanya jaminan   namun mereka tidak memiliki   660.198 Kepala Keluarga (KK)
              bagi para pekerja harian lepas di   jaminan karena tidak punya    adalah petani yang mengusahakan
              sektor perkebunan.               kontrak,” papar Dede di Jambi, awal   komoditas perkebunan dengan
                 Menurut Dede, yang harus      November 2018.                   luasan lebih dari 1,6 juta Hektar.
              diberikan perhatian serius          Di sisi lain, pihak perusahaan
              saat ini adalah jaminan seperti   tidak mau mendaftarkan dan      BLK Perlu di Evaluasi
              Badan Penyelenggara Jaminan      tidak mau bertanggung jawab         Sementara itu di Provinsi Jawa
              Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan    juga kepada karyawannya. Karena   Tengah, Komisi IX berkunjung
                                                                                ke Balai Latihan Kerja (BLK) di
                                                                                Kecamatan Tempuran, Kabupaten
                                                                                Magelang. Dalam pantauan Tim
                                                                                Kunker Komisi IX Kondisi BLK
                                                                                pasca reformasi yang diambil alih
                                                                                oleh pemerintah daerah (pemda)
                                                                                dari pemerintah pusat cukup
                                                                                memprihatinkan. Hal itu terlihat dari
                                                                                peralatan BLK yang makin menua,
                                                                                sampai tenaga instruktur yang
                                                                                semakin berkurang.
                                                                              FOTO : EKO/IW  RI mendesak agar pemda
                                                                                   Karena itu, Komisi IX DPR
                                                                                mengembangkan kapasitas dan
              Ketua Komisi IX DPR RI Dede Yusuf M Efendi tinjau BLK Jambi

              56  PARLEMENTARIA  167 XLVIII 2018
   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61