Page 61 - MAJALAH 167

Kunjungan Kerja

persen.
“Perkembangannya agak
mengkhawatirkan karena
penerimaan pajak di tiga bulan
terakhir masih di bawah 70 persen.
Ini menjadi konsen, jangan sampai
ini akan mempengaruhi postur
realisasi secara keseluruhan kita
di tahun 2018. Karena penerimaan
pajak ini Jawa Timur salah satu tolak
ukurnya,” ungkapnya.
Kepala Kanwil DJP Jatim Rudi
Bastari Gunawan menyampaikan
empat langkah yang ditempuh
dalam meningkatkan penerimaan
pajak Provinsi Jatim tahun 2018.
Pertama, melakukan kerja sama FOTO: RIA/IW
dengan pihak eksternal dan BPN
terkait pelelangan aset yang disita Wakil Ketua Komisi XI DPR RI M. Prakosa
dari Wajib Pajak (WP). Kedua,
penegakan hukum yang selektif mengawasai keuangan negara dan beberapa waktu lalu.
untuk memberikan efek jera. Ketiga, perekonomian di Yogjakarta. “Sesungguhnya pertarungan
peningkatan kerja sama dengan “Kami meminta BPK dan BPKP ke depan, pada tahun 2045 nanti
pemerintah daerah (pemda) berupa menyampaikan analisa laporannya adalah pertarungan tentang tata
pemberian pelayanan perpajakan secara lebih detail lagi kepada kelola negara yang baik dan
dimall pelayanan publik. Dan Komisi XI, sehingga suatu kondisi birokrasi yang lebih efisien. Negara
keempat, melakukan sosialisasi dan pengawasan bisa disimpulkan yang bisa mengolah ini, dia akan
edukasi perpajakan. bagaimana keadaannya. Analisa menjadi bangsa pemenang,” tandas
terhadap proses inilah yang kita legislator dapil Lampung itu.
Soroti Kinerja Pengawasan diskusikan, jadi bukan hanya Sementara itu, Anggota
BPK dan BPKP sekedar mengejar target-target Komisi X DPR RI Ecky Awal
Sementara, tim kunjungan angka saja,” kata Marwan usai Mucharam mengingatkan, BPK
kerja yang di pimpin Wakil Ketua pertemuan dengan Kepala Kanwil harus independen dari segala
Komisi XI DPR RI Marwan Cik Asan Unit Eselon 1 (satu) Kemenkeu tekanan dalam pemeriksaan dan
ke Provinsi Daerah Istimewa (DI) Se-Jawa Tengah dan DI Yogjakarta, pengawasan, bahkan BPK juga tidak
Yogjakarta menyoroti kinerja Badan Kepala Perwakilan BPK, serta harus takut pada tuntutan-tuntutan.
Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Kepala Perwakilan BPKP DI Menurutnya, adanya tuntutan
Badan Pengawasan Keuangan Yogyakarta di Kantor Aula Kanwil merupakan hal yang biasa.
dan Pembangunan (BPKP) dalam Pajak, Sleman, DI Yogyakarta, “Di setiap tuntutan audit, bahkan
dalam laporan tindakan Wajar Tanpa
Pengecualian (WTP) selalu ada
potensi fraud (penipuan). Di sini BPK
harus jeli dan segera intropeksi, mau
itu general audit atau financial audit,
BPK juga harus mengukur resiko
fraud di transaksi keuangan, sehingga
kesalahan audit berakibat tuntutan
bisa diantisipasi,” pesan Ecky.
Legislator PKS itu menambahkan,
tujuan auditing dan pengawasan
oleh BPK dan BPKP adalah upaya
pemerintah untuk mendapatkan
kembali tingkat trust atau
kepercayaan masyarakat, bahwa
negara sedang dikelola dengan baik.
FOTO: GUNTUR/IW Hal ini dapat merangsang kesadaran
masyarakat untuk membantu
pemerintah mencapai target-target
penerimaan pajak. SI,RNM,GD/ES
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Marwan Cik Asan
167 XLVIII 2018 PARLEMENTARIA 61