Page 63 - MAJALAH 167
P. 63
Sorotan
penataan terhadap bagaimana dipecat, DP tidak bisa ngapa- aktor politik memiliki sudut
pengelolaan berita yang sifatnya ngapain,” kilahnya. pandang atau framing yang
bukan hanya hoaks, tetapi Masih kata Yosep, DP tidak berbeda dalam menyampaikan
tendensius”. Sangat menohok ke mempunyai kewenangan untuk informasi.
proses-proses misalnya fitnah soal memaksa pemilik perusahaan “Ini jadi tugas berat bagi
politik, dan ini sungguh berbahaya pers, tapi kalau wartawan berani seluruh pihak karena wartawan
sekali,” lanjut dia menempuh resiko itu, DP akan yang meliput pun juga tidak punya
Bahkan pemerintah mengaku semaksimal mungkin melakukan kewenangan dalam menyajikan
bahwa aturan tersebut memang advokasi. “Menjelang pileg framing berita. Karena framing
belum tertuang dalam tiga UU 2014 lalu, DP telah membuka berita lebih dipengaruhi oleh
yang mencakup media ini. Untuk kesempatan tapi hingga kini belum redaktur pelaksana atau pemimpin
itu, legislator dapil DKI Jakarta III pernah ada pengaduan. Ada redaksi.
ini berharap agar UU ini segera satu pengaduan resmi, diproses Ditambahkan, kebangkitan
direvisi supaya dapat menjadikan wartawannya kalah lalu memilih internet dan teknologi informasi
perlindungan bagi komunitas mengundurkan diri,” jelasnya. membawa dampak serius dan
media ke depan. Ditambahkan bahwa, langsung terhadap praktik
“Saya kira pemerintah ketika kepentingan jangka panjang demokrasi secara keseluruhan.
kita tanya, memang mengakui pekerjaan, masa depan dan Di sini kita berhadapan dalam
tidak ada. Dan kami sebagai keluarga itu jauh lebih penting persimpangan yang rumit karena
anggota DPR mengakui bahwa hal ketimbang idealisme profesi. cabangnya banyak dan kemana
itu perlu di-insert dalam 3 undang- “Namun DP menilai, idealisme harus berjalan.
undang yang mengatur media profesi itu juga penting. Bagaimana “Ada ketidakseimbangan,
agar nantinya dapat memayungi menjaga independensi dan bisa bangkitnya teknologi tidak selaras
seluruh komunitas media, dipercaya publik, kalau kita tidak dengan kebangkitan kesadaran
sehingga praktik penyampaian bisa menjaga independensi news kultural dan individual. Kebenaran
informasi berjalan baik,” room,” ungkap Yosep menekankan. tidak lagi menjadi meta narasi,
pungkasnya. Hal senada diungkapkan tetapi suatu yang plural, jamak dan
oleh pengamat politik Bonny cenderung subyektif,” katanya.
Tak Bisa Usut Media Hargens yang mengungkapkan Di tengah konteks muncul
Partisan bahwa media kini menjadi sarana media sosial sebagai medium
Sementara itu, Ketua Dewan transformasi yang membedakan menyebarnya kebohongan hoaks
Pers Yosep Adi Prasetyo antara abad 20 dan 21. Jika pada dan segala macam. “Ini menjadi
mengungkapkan bahwa Dewan abad 20, media lebih difungsikan tantangan serius bagi media
Pers tidak bisa menjadi hakim sebagai alat menyampaikan mainstream karena lebih cepat
dalam mengusut media yang informasi, namun pada abad 21 pergerakannya dan persepsi
partisan, karena Undang-Undang media lebih difungsikan sebagai masyarakat posisnya selalu
(UU) tidak mengamanatkan itu. alat untuk menyampaikan framing menerima dan proses mencerna
Yang bisa dilakukan adalah informasi. Maka tak heran jika apa yang diterima tidak seragam,”
dari peringatan, teguran sampai antara media yang dimiliki oleh pungkasnya. MP/ES
pada pencabutan kompetensi dan
pembatalan verifikasi perusahaan
persnya. Bagaimana dengan
wartawan yang tergabung dalam
sebuah media dimana pemiliknya
pimpinan partai dan meminta
semuanya anggota partai. Apakah
akan menolak, ternyata tidak ada.
Dewan Pers (DP) memberi
kesempatan kalau ada wartawan
yang ditekan, mengadulah,
ternyata juga tidak ada yang
mengadu, yang ada keluh kesah.
Dia memahami mengapa tak
mau mengadu, karena barangkali
masih punya cicilan mobil atau
cicilan rumah. “ Kalau cicilan
bukan urusan Dewan Pers. FOTO : RUNI/IW
Yang jelas DP buka pintu bagi
pengaduan wartawan, tapi kalau
Suasana Dialektika Demokrasi
167 XLVIII 2018 PARLEMENTARIA 63
