Page 62 - MAJALAH 167

Sorotan

Tiga UU Terkait Media

Saatnya Direvisi

Media adalah sarana paling penting dalam proses berjalannya demokrasi di
era reformasi saat ini. Ruang yang dibuka seluas-luasnya ini menjadi medium
menyampaikan informasi dan gagasan terkait situasi sosial politik yang tak dirasakan
saat era orde baru. Namun, media dalam kontestasi politik kini disinyalir banyak yang
bertindak tidak independen atau partisan, hal itu dianggap sebagian orang telah
menciderai proses demokrasi.

tas latar belakang
tersebut, Biro
Pemberitaan Parlemen
Abekerjasama dengan
Koordinatoriat Wartawan Parlemen
menggelar diskusi Dialektika
Demokrasi bertajuk ‘Menjaga
Independensi Media Jelang
Pilpres 2019’ di Media Center DPR
RI, Senayan, Jakarta, beberapa
waktu lalu. Hadir sebagai
narasumber yaitu anggota Komisi
I DPR RI Effendi Simbolon, Ketua
Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo FOTO : RUNI/IW
dan pengamat politik Bonny
Hargens. Anggota Komisi I DPR RI Effendi Simbolon (kedua dari kiri) dalam Dialektika Demokrasi
Effendi mengungkapkan
bahwa peran media di era sangat sulit, karena Dewan Pers kasus pencatutan nama Kapolri
demokrasi tak terhindarkan dan tak punya kewenangan banyak oleh salah satu media, dinilai
sebuah keniscayaan. Hampir tidak terkait hal tersebut. Dewan Pers sangat merugikan satu pihak.
mungkin seorang legislator tidak lebih punya kewenangan dalam “Katakanlah kasus pencatutan
menggunakan media sebagai memverifikasi media, bukan nama Kapolri oleh salah satu
saluran untuk menyuarakan untuk memberikan penyelidikan media, yaitu Indonesian Leaks. Nah
gagasannya, meski demikian ia terhadap media yang dianggap ini kan belum ada yang mengatur
berpandangan bahwa masing- partisan. di antara tiga UU itu. Maka
masing individu pun telah menjadi Karena itu, lanjut Effendi, menurut saya harus ada revisi,”
agen media, melalui media sosial. sudah waktunya Undang-Undang tuturnya.
“Sekarang ini kan hakikatnya (UU) yang mengatur media harus Ia mengakui bahwa
tiap orang bisa jadi media, direvisi. Ia menyatakan ada tiga independensi media saat ini
sehingga tidak lagi media UU yang mencakup media yang berjalan cukup baik ketika harus
bergerak secara linier. Sekarang harus direvisi, yaitu UU Pers, UU mengesampingkan nilai politik.
orang tidak lagi berkiblat ke media Penyiaran, dan UU Informasi dan Namun apabila politik dimasukkan
mainstream, karena sudah sangat Transaksi Elektronik (ITE). ke dalamnya, maka objektivitas
banyak media sosial sebagai Effendi menilai bahwa masih dari berita tersebut sangat
sumber mendapat informasi,” ada ruang kosong yang tidak dipertanyakan dan dianggap
ungkap Effendi. tersentuh aturan dalam praktik dapat merugikan orang lain.
Legislator PDI-Perjuangan itu media, sehingga membuat UU “Ini artinya, lanjut Effendi
juga menuturkan untuk mengatur tersebut terkesan alpa dalam Pemerintah khususnya, tidak
independensi media konvensional penegakan hukum. Seperti dalam mampu untuk melakukan

62 PARLEMENTARIA 167 XLVIII 2018