Page 55 - MAJALAH 167
P. 55
Kunjungan Kerja
“Pemerintah sudah
menerbitkan Undang-Undang
Pendidikan Kedokteran yang
isinya memberikan peluang bagi
anak-anak di pedesaan untuk
menjadi dokter. Itulah solusi
untuk menutup kekurangan 30
ribu dokter di Indonesia,” tutur Itet
saat ditemui di Bandara Sultan
Iskandar Muda, Aceh.
Legislator PDI-Perjuangan itu
menambahkan, saat ini banyak
dokter berasal dari golongan
menengah ke atas, bahkan
cenderung keturunan orang yang
kaya. Untuk itu, dengan adanya
UU Pendidikan Kedokteran
tersebut, diharapkan anak
pedesaan bisa menjadi dokter
dan setelah itu bisa mengabdi
kembali di daerah-daerah FOTO: ARIEF/IW
pedesaan yang selama ini masih
kekurangan dokter. Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Sodik Mudjahid salurkan bantuan Program Keluarga Harapan
(PKH) di Kabupaten Ogan Ilir
Tinjau Program PPPA dan semangatnya untuk legislator Partai Gerindra ini,
Sementara itu dalam menghasilkan anak-anak bangsa pihaknya membuat Panja
kunjungannya ke Palembang, yang berprestasi dan berakhlak Verifikasi Data. Pasalnya,
Provinsi Sumatera Selatan, Tim mulia yang melahirkan generasi- meskipun Kementerian Sosial
Kunjungan Kerja Reses Komisi VIII generasi yang baik. sudah membentuk Pusat Data
DPR RI meninjau implementasi dan Informasi (Pusdatin), tetap
program Kementerian Pantau Saluran PKH saja belum bisa memberikan
Pemberdayaan Perempuan dan Dalam lawatannya ke data akurat. Menurut Sodik,
Perlindungan Anak (PPPA), yakni Sumatera Selatan, Komisi VIII DPR data PKH di sejumlah daerah
Sekolah Ramah Anak (SRA). SRA RI juga menyalurkan bantuan perlu diverifikasi kembali untuk
merupakan sekolah yang secara Program Keluarga Harapan (PKH) kemudian divalidasi. RH,AFR/ES
sadar berupaya menjamin dan di Kabupaten Ogan Ilir. Wakil
memenuhi hak-hak anak dalam Ketua Komisi VIII DPR RI Sodik
setiap aspek kehidupan secara Mudjahid mengaku, pihaknya
terencana dan bertanggung menemukan fakta menarik dalam
jawab. penyaluran bantuan PKH ini.
“Oleh karena itu, Kementerian Pertama, Peserta PKH mestinya
PPPA sebagai mitra kerja tidak boleh menerima bantuan Pemerintah sudah
Komisi VIII hadir bersama untuk PKH lebih dari lima tahun. Mereka menerbitkan Undang-
menyaksikan secara langsung, harus diarahkan menjadi keluarga
bagaimana perkembangan mandiri. Undang Pendidikan
sekolah ramah anak ini,” kata “Tidak boleh selamanya Kedokteran yang isinya
Anggota Komisi VIII DPR RI Iqbal mereka menerima bantuan. Untuk memberikan peluang
Romzi saat mengikuti dialog itu, para pendamping dalam
antara Tim Kunker Komisi VIII program ini harus betul-betul bagi anak-anak di
DPR RI dengan kepala sekolah, selektif memilih peserta PKH. pedesaan untuk
guru dan murid di SMA Negeri 6 Masalah kedua, sering ditemukan
Palembang, Sumsel, November kesalahan informasi. Ada yang di menjadi dokter. Itulah
lalu. bawah lima tahun tidak mendapat solusi untuk menutup
Dalam kesempatan itu, Komisi bantuan. Sementara yang di
VIII DPR RI juga memberikan atas lima tahun masih mendapat kekurangan 30 ribu
apresiasi dan penghargaan bantuan,” kata Sodik saat dokter di Indonesia
atas prestasi yang diraih SMA memimpin Kunjungan Kerja Reses
Negeri 6 Palembang, yang Komisi VIII DPR RI ke Sumsel.
telah menunjukkan tekad Oleh sebab itu, lanjut
167 XLVIII 2018 PARLEMENTARIA 55
