Page 5 - MAJALAH 215
P. 5

PROL OG







            pengobatan dalam mengatasi gagal   bertanggung jawab menyelesaikan   ratusan  yang meninggal, tapi
            ginjal akut termasuk soal pembiayaan   kejadian GGAPA secara transparan.   informasi soal kasus tersebut masih
            dan koordinasi antarpihak, baik lintas   “Kami minta Kemenkes secara serius   amat terbatas.
            daerah dan provinsi maupun nasional.  dan cepat menuntaskan investigasi   “Ibarat membeli  kucing
               “Dengan meningkatnya status    berbasis epidemiologis terhadap kasus   dalam karung, kucingnya ini harus
            menjadi KLB, semua pemangku       GGAPA, guna memastikan penyebab   dikeluarkan agar segera ketahuan.
            kebijakan akan memiliki kepedulian   GGPA secara transparan, objektif, dan   Apa sebenarnya yang terjadi?
            dalam penanganan penyakit ini.    penuh tanggung jawab,” katanya.  Ratusan nyawa anak Indonesia, calon
            Melalui status KLB, setiap anak yang   Dan kepada Badan POM, Komisi   generasi penerus bangsa melayang,
            didiagnosa gagal ginjal akut baik   IX juga meminta BPOM bertanggung   tapi informasi penyebabnya masih
            memiliki BPJS Kesehatan maupun    jawab  penuh meningkatkan        gelap dan sangat terbatas,” kata
            tidak, harus ditanggung perawatan   pengawasan terhadap sediaan    anggota Fraksi PKS itu. Selain fokus
            kesehatan dan pengobatannya       farmasi, baik pengawasan pre-    pada upaya pengobatan korban,
            hingga tuntas. Tanpa status KLB,   market dan pengawasan post      pemerintah juga harus fokus pada
            dikhawatirkan banyak pasien       market, sebagai bagian dari tugas   investigasinya agar kasus ini terang
            kesulitan mengakses fasilitas     pokok dan fungsi Badan POM. “Serta   benderang. Salah satu yang disoroti
            pelayanan kesehatan lantaran tidak   menindak secara tegas pelaku usaha   Netty adalah penarikan beberapa
            ada bantuan dana. Penetapan status   farmasi, termasuk industri farmasi   jenis obat sirop di pasaran yang
            KLB juga terkait kesiapan rumah sakit   atau produsen, distributor, pedagang   membuat masyarakat cemas.
            rujukan bagi anak yang menderita   besar farmasi dan perdagangan      Menurutnya, penarikan obat
            penyakit gagal ginjal akut,” tegasnya.   besar bahan baku obat, yang terbukti   dan inspeksi ke apotek tanpa
               Komisi IX DPR RI yang          melanggar standar mutu dan       kejelasan informasi, malah
            membidangi kesehatan menyatakan   keamanan produk,” katanya        menimbulkan kegaduhan publik baru.
            sangat memberikan atensi terhadap    Ditempat berbeda, Wakil Ketua   Ditambahkannya, TGIPF harus bekerja
            maraknya kasus gagal ginjal akut   Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades   transparan dan independen dalam
            yang menyebabkan kematian pada    Laka Lena mengatakan, kejadian   melakukan investigasi agar hasilnya
            anak. Menangkap kecemasan dan     gagal ginjal akut yang merenggut   dapat menjadi dasar pengambilan
            keresahan masyarakat karena begitu   banyak nyawa itu tidak boleh   kebijakan. Termasuk, apakah ada
            banyak informasi beredar tentang   terulang. Hal ini harus menjadi   faktor lain penyebab terjadinya kasus
            penyebab kasus GGAPA, Komisi IX   pelajaran bagi dunia kesehatan   tersebut, di luar dugaan cemaran EG
            memanggil Menteri Kesehatan Budi   Tanah Air. “Ini harus menjadi pelajaran   dan DEG.
            Gunadi Sadikin, Kepala BPOM Penny   berharga. Kementerian Kesehatan   Sementara itu, dari sisi hukum,
            K Lukito, Ikatan Dokter Anak Indonesia   dan Badan POM dengan melibatkan   Komisi III DPR RI mengapresiasi
            (IDAI), Gabungan Perusahaan (GP)   seluruh pemangku kepentingan    langkah Kapolri Listyo Sigit Prabowo.
            Farmasi Indonesia, serta International   untuk segera menyusun regulasi,   Setidaknya inilah apresiasi yang
            Pharmaceutical Manufacturers      sistem, dan protokol mitigasi dalam   disampaikan Anggota Komisi III DPR
            Group (IPMG) untuk mendapatkan    mencegah dan menangani kejadian   Habiburokhman. Kapolri, katanya,
            penjelasan serta regulasi antisipasi   yang tidak diinginkan, tidak terulang   sudah sigap mengusut kasus gagal
            penyebaran GGAPA.                 kembali di masa yang akan datang,”   ginjal akut dengan membentuk tim
               “Kami menyampaikan duka cita   katanya.                         gabungan untuk mengusut dugaan
            yang mendalam atas banyaknya                                       tindak pidana impor obat sirop dalam
            korban meninggal. Kita semua      Perlu Tim Independen             kasus gagal ginjal yang dialami
            tentunya sangat prihatin dengan   Pencari Fakta                    ratusan anak di Tanah Air.
            adanya kasus GGAPA pada anak.                                         “Pembentukan tim gabungan
            Kami panggil Kemenkes, BPOM dan      Anggota Komisi IX DPR RI Netty   kasus gagal ginjal akut ini sudah
            pihak terkait lainnya untuk meminta   Prasetiyani meminta pemerintah   sangat tepat sesuai dengan
            kejelasan penanganan kasus ini,”   segera membentuk tim gabungan   aspirasi masyarakat. Temuan obat
            ungkap Ketua Komisi IX DPR RI Felly   independen pencari fakta (TGIPF)   yang menyebabkan gagal ginjal
            Estelita saat memimpin rapat kerja   untuk mengusut tuntas kasus   anak-anak ini jelas mengandung
            di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu   gangguan ginjal akut yang sebabkan   pelanggaran hukum, siapa yang
            (2/11/2022) lalu.                 ratusan anak meninggal. Menurut   bersalah harus dihukum sesuai
               Dalam Raker, Felly meminta     Netty, pembentukan tim TGIPF     tingkat kesalahannya,” tegas
            Kementerian Kesehatan untuk       menjadi penting, karena sudah    Habiburokhman. lblom ada



                                                                          TH. 2022      EDISI 215      PARLEMENTARIA
                                                                          TH. 2022       E DISI  215        P ARLEMENT ARIA         5 5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10