Page 9 - MAJALAH 215

LAPORAN UT AMA

dipastikan kebenarannya beredar wilayah. Bagi daerah yang fasilitas Evaluasi Menyeluruh
di masyarakat. Komisi IX DPR yang kesehatannya belum memadai,
membidangi urusan kesehatan pun diperlukan penanganan lanjutan ke Pemerintah harus melakukan
diminta Puan agar terus berkoordinasi tempat lain yang dapat menangani evaluasi secara menyeluruh terkait
dengan pemerintah dalam mengatasi penyakit GGA pada anak. Maka. lemahnya deteksi dini terhadap
persoalan fenomena kasus ini. pemerintah didorong Puan gangguan ginjal akut pada anak.
DPR RI mendorong supaya riset untuk membuat kebijakan dan Hal ini lantaran maraknya kasus
yang tengah dilakukan pemerintah mengalokasikan anggaran khusus gagal ginjal akut akibat obat
dapat dengan cepat menemukan untuk menangani kasus ini agar dapat sirop yang mengandung bahan
penyebab persoalan kesehatan ini. membantu masyarakat ekonomi kimia adalah Etilen Glikol (EG)
“Saya juga menginstruksikan kepada rendah yang anaknya menderita dan Dietilen Glikol (DEG) yang
para anggota DPR RI yang saat tanda-tanda GGA. mendera lebih dari 200 anak
ini sedang memasuki masa reses Penetapan kasus GGA sebagai Indonesia. Berkaca dari kasus
untuk membantu memberi edukasi KLB juga akan dapat memudahkan GGA yang menimpa anak-anak,
dan sosialisasi kepada warga serta koordinasi berbagai pihak terkait, dalam keterangan persnya yang
memantau kasus GGA pada anak baik di lintas daerah dan provinsi diterima Parlementaria, Puan
di dapilnya masing-masing,” tandas maupun secara nasional. “Tentunya, menegaskan, Indonesia harus
Puan. melakukan transformasi sektor
kesehatan.
Kejadian Luar Biasa Kasus-kasus yang ditemukan
di negara lain semestinya menjadi
Pemerintah diminta segera pemicu untuk dilakukan deteksi
menetapkan kasus GGA ini Kasus GGA pada dini di Indonesia dan bukan justru
sebagai kejadian luar biasa (KLB), anak bagaikan menunggu jatuhnya korban
apabila sudah memenuhi kriteria puncak gunung es jiwa baru bergerak melakukan
penetapan. Kasus GGA pada anak penelitian. Pengawasan terhadap
bagaikan puncak gunung es dan dan mengancam produksi obat ditegaskan Puan
mengancam keselamatan anak- keselamatan anak- juga wajib semakin diperketat
anak. Dengan ditetapkannya KLB, anak. Dengan dan apabila ada kelalaian dari
akan berpengaruh pada langkah pihak produsen obat, maka harus
penanganan dan pengobatan ditetapkannya KLB, segera diusut tuntas sesuai
dalam mengatasi GGA termasuk akan berpengaruh pada dengan aturan yang berlaku.
soal pembiayaan dan berbagai langkah penanganan Pemerintah daerah pun tak
kemudahan lainnya. luput wajib turut berpartisipasi
Dengan meningkatnya status dan pengobatan untuk bergerak cepat melakukan
menjadi KLB, semua pemangku dalam mengatasi deteksi dini dan siaga dalam
kebijakan akan memiliki kepedulian GGA termasuk soal melayani pasien anak dengan
dalam penanganan penyakit ini. GGA. Apalagi, sejumlah daerah
Melalui status KLB, setiap anak yang pembiayaan dan belum memiliki layanan
didiagnosa GGA, baik memiliki BPJS berbagai kemudahan cuci darah untuk anak atau
Kesehatan maupun tidak, harus lainnya. hemodialisa yang terbatas.
ditanggung perawatan kesehatan dan Seluruh pemerintah daerah,
pengobatannya hingga tuntas. Tanpa baik tingkat provinsi maupun
status KLB, dikhawatirkan banyak Puan Maharani kabupaten/kota diminta Puan
Ketua DPR RI
pasien kesulitan mengakses fasilitas melengkapi seluruh layanan
pelayanan kesehatan lantaran tidak kesehatan dengan fasilitas dan
ada bantuan dana. Penetapan status juga akan menyempurnakan alat kesehatan yang memadai
KLB juga terkait dengan kesiapan sistem penanganan kasus dan untuk penanganan kasus GGA
rumah sakit rujukan bagi anak yang mengoptimalkan SDM kesehatan anak. “Buktikan bahwa pemerintah
menderita penyakit GGA. serta penanggulangan fenomena pusat dan daerah betul-betul
Pemerintah wajib memperhatikan penyakit ini,” tutur politisi Partai peduli pada persoalan kesehatan
kondisi fasilitas kesehatan Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan masyarakat dan kualitas hidup
daerah yang tidak sama di setiap itu. rakyat,” tutup Puan. lpun

TH. 2022 EDISI 215 PARLEMENTARIA 9 9