Page 50 - MAJALAH 215

KU N KER
K OM ISI IX

Anggota Komisi IX DPR RI dalam
kesempatan yang sama.
Fikri menambahkan, BPJS harus
membiayai sampai sembuh, tanpa
batas waktu. Komisi IX DPR mendesak
pemerintah, terutama Kementerian
Kesehatan menindak tegas rumah
sakit-rumah sakit yang memiliki
aturan semacam itu, karena selain
menciderai publik juga menyalahi
aturan undang-undang yang berlaku.
“Dan jika itu (masalah) tidak
dilakukan(diselesaikan), maka tadi
Komisi IX sudah bersepakat, kita
akan membuat Panja untuk lebih
memperdalam kinerja mitra-mitra
kita, agar mereka memiliki kinerja
sesuai dengan tupoksinya. Dan kalau
itu tidak dilakukan tentu ada sanksi
dari Komisi IX,” pungkas Irma, seusai
memimpin pertemuan Kunjungan
Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani Chaniago saat bertukar cenderamata usai kunjungan ke Palembang. FOTO: SHANE/NVL
Kerja Reses di Gedung Gubernur
Menyoal Kembali Sumatera Selatan.

Angka Stunting Di
Layanan BPJS Kalsel

Di Kalimantan Selatan (Kalsel),
Kesehatan Komisi IX DPR RI mendapati angka
stuntingnya masih tinggi. Wakil Ketua
Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh
menggarisbawahi permasalahan
Pelayanan kesehatan bagi para peserta Jaminan tingginya angka stunting di Kalsel
ini melebihi persentase stunting
Kesehatan Nasional (JKN) dari BPJS Kesehatan nasional. Belum lagi tingginya angka
kembali dipersoalkan. Saat ini banyak terungkap, kematian ibu dan kematian bayi, di
pasien yang belum pulih dipulangkan lebih cepat oleh mana ini biasanya berkaitan dengan
pernikahan dini.
rumah sakit dengan alasan kuota BPJS penuh. “Yang kedua ada banyak catatan

dari hasil diskusi kita tadi terutama
dari bidang kesehatan juga tenaga
Dibutuhkan ketegasan dari Permasalahan seperti ini tidak kerja, angka stunting masih cukup
Kementerian Kesehatan boleh terjadi, karena pelayanan tinggi di angka 30 persen. Angka ini
dan BPJS Kesehatan, kesehatan BPJS Kesehatan telah masih di atas presentase nasional,
agar pasien tidak boleh diatur oleh UU dan dilaksanakan yaitu 24,4 persen. Padahal, kita
“ dipulangkan sebelum oleh fasilitas kesehatan dengan punya mimpi tahun 2024 nanti bisa
pasien sembuh. Tidak boleh baik dan benar. Komisi IX melihat, turun angka stunting hingga belasan
dipulangkan, karena itu melanggar memulangkan pasien lebih cepat persen,” urai Ninik, sapaan akrab
undang-undang,” tegas Anggota merupakan kekelirua. “Sebenarnya Nihayatul usai memimpin diskusi di
Komisi IX DPR RI Irma Suryani BPJS Kesehatan itu juru bayar. Kantor Gubernur Kalimantan Selatan,
Chaniago saat kunjungan kerja ke Kadang di beberapa tempat, sudah Banjarbaru, Kalsel, Selasa (11/10) lalu.
Palembang, Sumatera Selatan, Kamis diatur hanya tiga hari atau dua hari. Angka kematian ibu dan kematian
(13/10) lalu. Itu tidak benar,” ungkap Abidin Fikri, bayi juga ternyata masih cukup

50 PARLEMENTARIA EDISI 215 TH. 2022