Page 53 - MAJALAH 215

KU N KER
K OM ISI X

Hetifah menilai, hal ini harus
segera ditangani oleh pemerintah
pusat mengingat urgensi yang
dihadapi Pemda Sultra. “Apalagi
di daerah-daerah yang mungkin
terpencil, kemudian mereka juga
banyak lulusan SMP, tetapi belum
memiliki Sekolah Menengah
Atas ataupun SMK. Tentu apabila
pemerintah daerah juga sudah
memiliki lahan dan terbukti bahwa
memang itu sangat dibutuhkan,
maka bisa segera dilaksanakan,” jelas
Hetifah.
Hetifah kembali menjelaskan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi X saat foto bersama di Kendari. FOTO: SHANE/NVL
bahwa alokasi untuk pembangunan
sekolah-sekolah baru yang dimiliki berjalan baik dan ada sinkronisasi “Memang harus kita teliti lebih
oleh Kementerian Pendidikan, dan harmonisasi antarkomisi maupun jauh dulu penyebabnya, kenapa
Kebudayaan, Riset dan Teknologi antarkementerian dan lembaga demikian. Apa karena ketidakadaan
(Kemendikbudristek) cukup besar, sosial,” tambah politisi Golkar biaya, sekolahnya yang tidak ada, atau
sehingga sudah seharusnya tersebut. kekurangan guru. Meski demikian
pembangunan USB cepat diatasi. beasiswa dari pusat memang sangat
Selain USB, perbaikan infrastruktur APK Gorontalo penting bagi adik-adik kita yang
sekolah di Sultra juga masih membutuhkan, terlebih lagi selama
mendapat kendala. Masih di sektor pendidikan, 2 tahun kemarin kita mengalami
“Iya tentu saja nanti delegasi Komisi X yang berkunjung pandemi, yang dampaknya masih
Kemendikbudristek juga ke Provinsi Gorontalo menyorot terasa hingga saat ini,” demikian
memiliki kewenangan untuk bisa soal angka partisipasi khusus (APK) disampaikan Wakil Ketua Komisi X
memberikan masukan-masukan pendidikan. APK di Provinsi Gorontalo DPR RI Dede Yusuf di Gorontalo, Senin
terkait pembangunan sarpras dan ternyata masih pada rentang 7-8 (24/10) lalu.
mungkin kalau diperlukan kita juga tahun. Itu artinya, pendidikan sekolah Selain APK, Komisi X juga
bisa membuat Panja Sarpras untuk di Gorontalo lebih banyak sampai mendapat aspirasi berupa permintaan
menjamin bahwa pembangunan jenjang SMP (Sekolah Menengah tambahan beasiswa PIP (Program
infrastruktur pendidikan itu tetap Pertama). Indonesia Pintar). Pasalnya, lanjut
Dede, beasiswa PIP ini penting untuk
APK pendidikan di Gorontalo. Di
Gorontalo, Tim kunjungan kerja Komisi
X DPR RI menyerap aspirasi dari
berbagai bidang yang menjadi ruang
lingkupnya.
“Dalam masa reses kali ini kami
mengunjungi tiga provinsi, salah
satunya Provinsi Gorontalo ini. Di sini,
di kantor Gubernur, kami sengaja
mengundang berbagai stakeholder
terkait di bidang pendidikan, pariwisata
dan ekonomi kreatif, olahraga dan
kepemudaan. Dan banyak sekali
aspirasi, masukan, bahkan permintaan
yang disampaikan untuk perbaikan di
Gorontalo tentunya,” ujar politisi Partai
Demokrat tersebut. ldep,syn,ayu
Tim kunjungan kerja Komisi X DPR RI saat foto bersama. FOTO: AYU/NVL

TH. 2022 EDISI 215 PARLEMENTARIA 53