Page 56 - MAJALAH 215

SORO T AN

Penyelesaian Tenaga Honorer

Harus ‘Happy Ending’

Pemerintah telah menghimpun data tenaga non- satu sektor, satu instansi saja,” jelas
aparatur sipil negara (non-ASN) sebanyak 2.113.158 Yanuar.
Menurutnya kebijakan teknis
per 30 September 2022 pukul 07.10 WIB melalui pemerintah yang sedang digarap
portal https://pendataan-nonasn.bkn.go.id Badan yaitu berdasarkan peraturan
Kepegawaian Negara. Data tenaga non-ASN tersebut pemerintah yang mengatur
manajemen PPPK yakni Surat Edaran
berasal dari 66 instansi pusat dan 522 instansi daerah. Kementerian PAN-RB mengenai

penghapusan tenaga honorer di
instansi pemerintah mulai tanggal 28
omisi II DPR RI saat November 2023 dan saat ini tenaga
ini terus mencari honorer tengah melakukan proses
cara penyelesaian pendataan administrasi hingga 30
masalah tenaga September.
K honorer atas surat Saat ini DPR RI juga “Nah atas dasar ini, kita lihat nanti
Edaran Kementerian Pendayagunaan tengah berupaya bagaimana penanganan yang dapat
Aparatur Negara dan Reformasi membentuk Panitia dilakukan oleh pemerintah. Tetap kita
Birokrasi (PAN-RB) mengenai kontrol dengan ketat, tetap kita awasi,
penghapusan tenaga honorer di Khusus (Pansus) kita akan dalami progress report yang
instansi pemerintah mulai tanggal untuk tenaga disampaikan pemerintah. Nanti kita
28 November 2023. Wakil Ketua honorer. cek sama-sama kendalanya apa,
Komisi II DPR RI Yanuar Prihatin hambatannya apa, apakah semua
mengungkapkan ada tiga kanal data yang kita maksud sudah terserap
solusi untuk menyelesaikan masalah semua ke dalam database atau tidak?
tenaga honorer yakni melalui RUU Kalau sudah terdata, data sudah
ASN, Pansus, dan Kebijakan teknis masuk apakah gejolak masih juga
Pemerintah. muncul? Tiga kanal ini yang saya kira
“Komisi II hari ini pun terus akan kita jajaki, kita dalami bersama-
mencari jalan, ada beberapa kanal sama di Jakarta,” ungkap Yanuar.
yang hari ini sedang kita siapkan. Dia juga beranggapan perlu ada
Pertama RUU ASN, ini sudah lama afirmasi terkait mekanisme tes PPPK,
kita bahas dan sedang kita revisi. lantaran bervariasinya jenis tenaga
Mudah-mudahan ini connected honorer dan pengalaman yang
dengan persoalan ini,” kata Yanuar dimilikinya. “Tentu saja kita berharap
Yanuar Prihatin
saat acara evaluasi tenaga honorer Wakil Ketua Komisi II DPR RI. FOTO: NOVEL/NVL penyelesaian tenaga honorer ke
belum lama ini. Kedua, lanjut politisi depan ini berbasiskan informasi yang
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) akurat, informasi yang valid, informasi
tersebut, saat ini DPR RI juga tengah tenaga administrasi hingga sopir. yang menyeluruh,” ungkap Yanuar.
berupaya membentuk Panitia Khusus “Jadi rentangnya itu luar biasa variatif, Komisi II telah menjaring
(Pansus) untuk tenaga honorer. sehingga harus dibentuk pansus masukan dari berbagai sumber guna
Pembentukan Pansus ini yang itu gabungan dari beberapa penyelesaian persoalan tenaga
dilakukan karena tenaga honorer ini komisi terkait. Seperti komisi II, komisi honrer di lembaga dan instansi
tersebar di banyak tempat, banyak IV, komisi VIII, komisi IX, komisi X, pemerintahan. Komisi II menekankan
instansi dengan karakterisiktik yang mungkin terakhir komisi V juga ikut agar solusi dari penyelesaian
beragam dari guru, tenaga kesehatan, andil. Kenapa? karena harus lintas, persoalan tenaga honorer berahir
penyuluh pertanian, tenaga teknis, lintas enggak bisa dipecahkan oleh dengan kesan yang baik atau happy

56 PARLEMENTARIA EDISI 215 TH. 2022