Page 57 - MAJALAH 215

SORO T AN

ending bagi semua pihak. “Intinya menyusun peta jalan atau roadmap sehingga akan ditemukan jalan keluar
apa? intinya adalah penyelesaian penyelesaian masalah sebelum dan mereka dapat direkrut menjadi
tenaga honorer seperti apapun menghapus tenaga honorer 2023 tenaga kerja PPPK,” kata Doli.
opsinya harus berakhir dengan happy mendatang. Ketua Komisi II DPR RI Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi II
ending. Happy ending itu meskipun DPR Ahmad Doli Kurnia Tandjung DPR RI Saan Mustopa mengatakan,
tidak 100 persen, tapi bisa melegakan mengungkapkan, “Kita mendorong pendataan tenaga non Aparatur
semua pihak terutama para tenaga adanya roadmap yang harus Sipil Negara (ASN) yang sudah
honorernya, yang kedua Pemda, disusun oleh pemerintah dalam berlangsung harus mengedepankan
ketiga Pemerintah Pusat,” harap menyeselaikan semua masalah prinsip kehati-hatian, akuntabilitas,
Yanuar. tenaga honorer. Karena masalah ini serta transparansi, sehingga tidak ada
Adapun dalam proses kan cukup klasik dan cukup lama. Kita tenaga non ASN yang terlewatkan
administrasi tenaga honorer saat ini berharap Pansus ini bisa mengawal, dalam proses pendataan. “Ini
banyak yang mengalami kendala pertama, permasalahan tenaga menyangkut nasib mereka ke depan,
dalam pendataannya seperti Nomor honorer yang selama ini sudah ada. jangan sampai mereka yang sudah
Induk Kependudukan (NIK) yang Kedua, kira-kira ke depan konsepnya mengabdi sekian puluh tahun atau
tidak terdaftar, data yang tidak dapat seperti apa? Supaya tidak terulang belasan tahun, namun begitu ada
diinput, persyaratan yang tidak masalah-masalah yang kemarin,” kesempatan mereka justru tidak
memenuhi, sampai tidak memiliki tegasnya. terdaftar,” ungkap Saan.
data slip gaji dari awal bekerja Saat ini Pimpinan DPR RI telah Saan juga menekankan agar
sampai saat ini. Kurangnya berkas memberikan perhatian serius pendataan tenaga Non ASN lebih
administrasi seperti tidak adanya slip menangani masalah tenaga honorer akuntabel dan transparan. Hal ini
gaji ini cukup disayangkan karena atau non-ASN. Bahkan DPR RI sedang diperlukan guna mengantisipasi
mungkin pada faktanya tenaga berupaya membentuk Panitia Khusus timbulnya permasalahan di kemudian
honorer ini telah lama mengabdi tapi (Pansus). “Mengingat pentingnya hari. “Jangan sampai ada kejadian
bukti-bukti administratifnya tidak ada. persoalan tenaga honorer ini, maka orangnya tidak bekerja namun tiba-
“ Oleh sebab itu Komisi II Pimpinan DPR RI didorong agar segera tiba nongol dalam pendataan. Jadi,
DPR RI mendorong pemerintah menyetujui pembentukan pansus pendataan itu benar-benar transparan
dan bisa diakses seluruh non ASN,”
tegasnya.
Adapun, berdasarkan Surat
Menteri PANRB No.B/1511/M.
SM.01.00/2022 yang diterbitkan
pada 22 Juli 2022, tujuan pendataan
pegawai non-ASN itu dimaksudkan
untuk melakukan pemetaan dan
Ketua Komisi II DPR RI
Ahmad Doli Kurnia Tandjung. mengetahui jumlah pegawai
FOTO: JAKA/NVL
dimaksudkan untuk melakukan
pemetaan dan mengetahui jumlah
pegawai non-ASN di lingkungan
instansi pemerintah pusat maupun
pemerintah daerah.
Selain itu, pendataan tersebut
bertujuan untuk mewujudkan
kejelasan status, karir, dan
kesejahteraan pegawai di instansi
pemerintahan. Mengingat, Peraturan
Pemerintah Nomor 49 Tahun
2018 tentang Manajemen PPPK
menyebutkan status kepegawaian di
lingkungan instansi pemerintah terdiri
dari dua jenis, yakni PNS dan PPPK.
lssb

TH. 2022 EDISI 215 PARLEMENTARIA 57