Page 24 - MAJALAH 211

LEGISLASI

Tiga Provinsi Baru di Papua, ‘Jalan’

Selesaikan Masalah di Tanah Papua

Dalam Masa Persidangan V Tahun sidang 2021- Rakyat Papua) juga dapat dilakukan
2022, di bidang legislasi setidaknya 11 RUU oleh Pemerintah dan DPR RI. Pasal
telah disahkan DPR RI menjadi Undang-Undang, 76 Ayat 2 Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2021 tentang Perubahan
diantara tiga undang-undang pembentukan Kedua atas UU No 21 tahun 2001
provinsi baru di Papua. tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi
Papua menyatakan:

apat Paripurna Dewan
Perwakilan Rakyat
(DPR) RI ke-26 Masa
Persidangan V Tahun
R sidang 2021-2022,
Kamis (30/6/2022) secara resmi
mengesahkan Tiga Rancangan
Undang-Undang (RUU) usul inisiatif
DPR RI tentang pembentukan Provinsi
Papua Selatan, Papua Tengah, dan
Papua Pegunungan.
Sedikit menarik kebelakang,
sejatinya pembentukan ketiga
provinsi baru di Papua tersebut bukan
merupakan hal baru. Melainkan
wacana yang sudah bergulir
sejak lama. Ketua Komisi II DPR RI
Ahmad Doli Kurnia Tandjung dalam FOTO: PUN/PDT
Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI ke
Merauke dan Jayapura 24 Juni 2022 Pimpinan Komisi II DPR RI saat menyerap aspirasi terkait penyusunan RUU pembentukan provinsi baru di Papua
mengungkapkan bahwa proses
pemekaran 3 provinsi di Papua bukan 2021 tentang Perubahan Kedua “Pemerintah dan Dewan
hal yang buru-buru datang, tetapi atas UU No 21 Tahun 2001 tentang Perwakilan Rakyat dapat
aspirasi ini sudah lama ada. Gagasan Otonomi Khusus Bagi Provinsi melakukan pemekaran daerah
Provinsi Papua Selatan misalnya, Papua yakni terkait dengan provinsi dan kabupaten/kota
sudah bergulir selama 20 (dua puluh) pemekaran daerah Provinsi dan menjadi daerah otonom untuk
tahun lamanya. pemekaran daerah kabupaten/kota mempercepat pemerataan
“Pemekaran Tiga Provinsi di wilayah Papua. pembangunan, peningkatan
Papua, embrio awalnya muncul saat Dalam UU Perubahan pelayanan publik, dan
pembahan RUU Otonomi khusus Kedua Otsus Papua tersebut, kesejahteraan masyarakat,
Papua sampai menguat tentang pemekaran daerah provinsi serta mengangkat harkat dan
hal pemekaran di Provinsi Papua,” dan pemekaran daerah kabupaten/ martabat Orang Asli Papua dengan
ungkap Doli, kala itu. kota menjadi provinsi-provinsi memperhatikan aspek politik,
Doli menjelaskan, Undang- dan menjadi kabupaten-kabupaten/ administratif, hukum, kesatuan
Undang (UU) Perubahan Kedua kota-kota selain dapat dilakukan atas sosialbudaya, kesiapan sumber
Otonomi Khusus bagi Papua yang persetujuan MRP (Majelis Rakyat daya manusia, infrastruktur
termaktub dalam UU 2 Tahun Papua) dan DPRP (Dewan Perwakilan dasar, kemampuan ekonomi,

24 PARLEMENTARIA EDISI 211 TH. 2022