Page 25 - MAJALAH 211

LEGISLASI

perkembangan pada masa yang akan dalam rapat kerja tingkat I bersama
datang, dan/atau aspirasi masyarakat pemerintah, dan Komite I DPD RI.
Papua”. Pemekaran Tiga Dalam rapat kerja tingkat I
Hingga kemudian, Komisi II DPR bersama pemerintah, dan Komite I
RI membentuk panitia kerja (Panja) Provinsi Papua, DPD RI yang dilakukan secara hybrid
tiga RUU Pembentukan Tiga Daerah embrio awalnya tersebut Doli membacakan pengantar
Otonom Baru (DOB) Papua dibawa muncul saat ketua rapat Panja yang disusul oleh
ke Badan Legislasi (Baleg) DPR RI pendapat akhir mini fraksi-fraksi,
untuk dilakukan harmonisasi. Singkat pembahan RUU termasuk juga Komite I DPD RI.
cerita, Rapat Pleno Pengambilan Otonomi khusus Dimana seluruh pihak secara bulat
Keputusan atas Hasil Harmonisasi Papua sampai dan sepakat menyetujui meneruskan
RUU pembentukan tiga Daerah pada pembicaraan tingkat II Paripurna
Otonom Baru (DOB) Papua yang menguat tentang untuk pengambilan keputusan.
dipimpin oleh Wakil Ketua Badan hal pemekaran di Hingga pada akhirnya
Legislasi (Baleg) DPR RI, Achmad Provinsi Papua, dalam Rapat Paripurna Dewan
Baidowi pada Rabu (6/4/2022) Perwakilan Rakyat (DPR) RI Kamis
menyetujui RUU tersebut menjadi (30/6/2022) yang dipimpin oleh
Ahmad Doli Kurnia Tandjung
usul inisiatif DPR. Ketua Komisi II DPR RI Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco
Hal tersebut diperkuat dalam Achmad secara resmi mengesahkan
Rapat Paripurna DPR RI ke-19 Masa tiga rancangan undang-undang
Persidangan IV Tahun Sidang 2021- Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) (RUU) daerah otonomi baru (DOB)
2022 yang sepakat menyetujui 3 terkait pasal-pasal yang bersifat Papua, yakni RUU tentang Provinsi
Rancangan Undang-Undang tentang substantif. Serta memutuskan nama Papua Selatan, RUU tentang Provinsi
Provinsi, yakni RUU tentang Provinsi calon provinsi Papua Pegunungan Papua Tengah, dan RUU tentang
Papua Selatan, Papua Tengah, Tengah yang diubah menjadi provinsi Provinsi Papua Pegunungan menjadi
dan Papua Pegunungan Tengah Papua Pegunungan. undang-undang.
(terakhir Provinsi ini menjadi Papua Panja Komisi II DPR RI juga Doli berharap dengan disetujuinya
Pegunungan) menjadi usul inisiatif melakukan Rapat Dengar RUU tentang pembentukan provinsi
DPR. Pendapat Umum (RDPU) dengan Papua Selatan, RUU tentang
Berkenaan dengan hal tersebut, Gubernur Papua, DPR Papua dan pembentukan Papua Tengah
pemerintah menugaskan Menteri MRP dalam rangka menerima dan RUU tentang pembentukan
Dalam Negeri, Menteri Keuangan, berbagai aspirasi terkait 3 RUU Papua Pegunungan kebijakan
Menteri Perencanaan Pembangunan unsur DPR RI tersebut. Keesokan otonomi khusus bagi provinsi
Nasional Kepala Bappenas dan harinya, tanggal 23 Juni 2022, Papua tidak hanya dapat mengatasi
Menteri Hukum dan HAM baik Panja Komisi II DPR RI melanjutkan permasalahan konflik, melainkan juga
bersama-sama, maupun sendiri untuk pembahasan DIM dengan Tim dapat mempercepat pembangunan
mewakili pemerintah dan rangka Perumus dan Tim Sinkronisasi, di provinsi Papua.
membahas Tiga RUU usul DPR RI dalam rangka merumuskan Bahkan usai rapat Paripurna,
tersebut. dan mensinkronkan serta politisi dapil Sumatera Utara
menyempurnakan pasal-pasal yang III ini kembali menegaskan
Tampung Aspirasi Lewat terdapat dalam RUU tersebut. bahwa pihaknya ingin
Rapat dan Kunjungan Sebagaimana yang telah Provinsi Papua semakin cepat
Langsung ke Papua disinggung dalam tulisan ini di atas, proses pembangunannya.

Secara persisten atau terus Komisi II DPR RI juga mengunjungi Menurutnya, RUU tentang
menerus, Komisi II bersama langsung Papua tepatnya di Pembentukan Provinsi baru di Papua
pemerintah, Komite I DPD RI Kabupaten Merauke dan Jayapura tersebut merupakan jalan eksekutif
menggelar rapat kerja dengan guna mengumpulkan berbagai dan legislatif untuk melakukan
agenda penjelasan dan keterangan aspirasi dan masukan terkait Tiga penyelesaian masalah yang ada di
DPR RI, serta pandangan pemerintah RUU ini. Hingga kemudian Panja Tanah Papua.
dan Komite I DPD RI terkait 3 RUU melaporkan hasil pembahasan Tim “Dan yang paling penting
Usul Inisitif DPR tersebut. Dilanjuti Perumus dan Tim Sinkronisasi, yang adalah Papua tetap menjadi
dengan pembentukan Panitia Kerja kemudian disepakati menjadi draft bagian yang tidak terpisahkan dari
(Panja), penyerahan dan pembahasan akhir untuk selanjutnya dilaporkan NKRI,”tegasnya. layu/es

TH. 2022 EDISI 211 PARLEMENTARIA 25