Page 34 - MAJALAH 70

LEGISLASI

apakah kemudian RUU MK bisa negarawan itu sendiri sebab pengaduan akhirnya dibagi saja 3
selesai dan bisa diselesaikan pada keputusan MK ini final dan kelompok hakim. Disatu sisi akan
masa keanggotaan masa sekarang. memikat apabila sudah keputusan mempercepat proses pengambilan
MK tidak bisa diganggu gugat lagi keputusan disisi lain mengurangi
pakah saja y
usial di
r
ang k
pakah saja yang krusial di
A A A A Apakah saja yang krusial di makanya syarat menjadi hakim kewibawaan MK akhirnya sama
pakah saja yang kang krrusial diusial di
pakah saja y
UU MK?
bahas didalam RUU MK?
bahas didalam RUU MK?
bahas didalam RUU MK?UU MK? konsitusi itu negarawan karena dengan pengadilan biasa saja jadi
bahas didalam R
bahas didalam R
Sebenarnya lebih kepada keputusan itu final dan mengikat kewibawaannya kurang meskipun
mekanisme pengambilan keputusan jadi siapapun yang bersengketa dan ini teknis.
dan kemudian juga, saya pernah diajukan ke MK harus menerima. Dalam RUU MK ini juga
baca blueprint dari MK ada Yang lainnya adalah bagaimana dibicarakan jadi akhirnya, jangan
beberapa hal yang masih kurang di menjaga kewibawaan MK jangan sampai MK sama saja dengan
MK pertama juga terkait sampai didalam perjalanannya sama pengadilan lainnya. Misalnya
pengambilan keputusan diupayakan dengan pengadilan biasa seperti sengketa Pilkada harus diselesaikan
sekali pengambilan keputusan tidak waktu bersidangnya. Yang saya lihat dalam 15 hari maka membuat orang
berdasarkan voting. Kalau kita lihat persidangan di MK kewibawaan akan bertanya bagaimana hakim itu
di undang-undang dasar itu suasana sidang mirip seperti sidang- bisa memutuskan perkara dalam
syaratnya merupakan negarawan sidang biasa. Ketika masalah waktu yang singkat ini, padahal
masa harus memakai voting, Pilkada oleh MA dialihkan ke MK yang diputuskan menyangkut nasib
seharusnya negarawan itu sudah mereka akan banyak menerima orang banyak.
melewati voting. Kalau voting itu pengaduan apabila mereka banyak Saya khawatir karena ada
seperti DPR, organisasi menerima pengaduan mereka akan batasan waktu banyak order seperti
kemanusiaan, kepemudaan. Jadi memakai paket misalnya ada 20 percetakan dan diselenggarakan
diharapkan dalam pengambilan dalam waktu yang terbatas jadi
keputusan menghindari voting keputusan tidak memberikan
seharusnya musyawarah mufakat. keadilan kepada public padahal
Kasus pemilihan ketua MK yang dia sengketakan itu sangat
kemarin konon informasi yang berdampak kepada kehidupan
kita terima tidak didahului masyarakat.
musyawarah mufakat. Jadi jangan sampai MK seperti
Seharusnya apabila dilakukan itu percetakan, banyak menerima
dengan musyawarah mufakat order tetapi hasil cetakannya tidak
itu akan mencerminkan sosok memuaskan mungkin kabur
kenegarawan sosok hakim warnanya, tidak kontras atau ada
konsitusi itu, Yang kedua juga hurufnya salah cetak.
memang perlu
dielaborasi
tentang
kata

34 PARLEMENTARIA TH. XL NO. 70