Page 37 - MAJALAH 70

LEGISLASI

DAN TANGGUNGJAWAB sama dengan pemerintah daerah.

Ganjar mencontohkan, Peraturan
Daerah (Perda) yang disusun DPRD
PERWAKILAN RAKYAT dengan Kepala Daerah yang bisa
dibatalkan dengan mudah oleh
Mendagri.
“Ada situasi yang tidak seimbang.
Tidak heran, karena ini merupakan
Misalnya mengenai kewenangan Ketua DPR memiliki hak dan sisa-sisa dari paradigma lama yang
legislasi. kewajiban yang sama dengan anggota. belum hilang,” kata Ganjar.
Sekalipun DPR memiliki Seperti harus hadir dalam rapat Komisi Isu lain yang akan dibahas adalah
kewenangan legislasi, namun hal itu atau Pansus. Mengenai jumlah wakil tentang Kesekjenan. Menurutnya,
tidak didukung dengan instrumen ketua masih menjadi perdebatan. anggota Sekjen tidak harus berasal dari
memadai.Sehingga, tak heran jika Nursanita menambahkan, seharusnya Pegawai Negeri Sipil (PNS).
DPR sering dianggap kurang posisi Ketua DPR diserahkan kepada Sementara pemerintah berpendapat
produktif. partai pemenang pemilu. bahwa Sekjen merupakan Lembaga
Ganjar melihat kurang Kelemahan lain yang ada di DPR Negara yang harus berasal dari PNS.
produktifn.ya DPR karena faktor adalah kurangnya supporting sistem Pertimbangannya, sesuai dengan UU
dukungan. Pemerintah, memiliki kepada anggota. Salah satunya adalah Perbendaharaan Negara, Sekjen
struktur, personil tetap dan permanen kurangnya tenaga staf ahli di Parlemen. berkedudukan sebagai pengguna
serta sumber daya yang terdidik dan “Anggota Dewan merupakan anggaran yang harus berstatus sebagai
terlatih dengan masa kerja yang perwakilan dari rakyat. Mereka ini PNS.
puluhan tahun. DPR dengan masa adalah politikus bukan staf ahli yang Namun, menurut Ganjar, Sekjen
tugas lima tahun, berganti-ganti memahami legal, drafter. Untuk itu, dia harusnya seorang profesional yang
personil tiap lima tahun. harus memiliki staf ahli,” katanya. handal dalam bidangnya. Tak hanya itu
RUU Susduk memang didesain Hal lain yang menjadi perhatian di saja, Sekjen juga harus mampu menjadi
untuk meningkatkan kinerja anggota RUU Susduk adalah isu untuk event organizer yang baik dan mampu
dewan yang masih memiliki citra yang menambah jumlah Komisi sesuai mengatur rapat-rapat anggota Dewan
kurang baik di mata masyarakat. “Di dengan jumlah departemen di serta mempertemukan dan
sini akan diatur hak dan kewajiban pemerintah serta membatasi jumlah mempublikasikan hal yang positif bagi
anggota Dewan agar bisa lebih anggota Dewan di Fraksi. DPR.
produktif dan efisien dalam bekerja,” RUU Susduk juga akan mengatur Berkaitan dengan anggaran DPR,
ungkap Ganjar. tentang hak dan kewajiban DPD. dia mengharapkan dapat diatur dalam
Menurut Ganjar ada beberapa hal Anggota Panja menginginkan agar RUU tersebut. Ganjar menjelaskan
krusial yang harus direformasi di DPD yang merupakan perwakilan setelah Badan Urusan Rumah Tangga
Lembaga Tinggi Negara. Dari sisi daerah kembali ke daerah DPR RI membahas anggaran bersama
DPR, banyak hal yang harus pemilihannya, dan datang ke Senayan dengan Sekretariat Jenderal DPR RI,
diperbaiki. Antara lain membuat jika ada rapat. “Mereka ini seharusnya melaporkan hasil pembahsan tersebut
Sidang Paripurna menjadi ‘voting desk’ menjadi jembatan bagi DPR ketika kepada pimpindan DPR RI. Setelah
bukan tempat berdebat. Perdebatan, terjun ke daerah. Apa saja yang itu Anggaran DPR dibawa ke Sidang
katanya, sebaiknya dilakukan di dibutuhkan dan memberikan masukan Paripurna untuk mendapatkan
Komisi DPR dan alat kelengkapan. kepada DPR,” papar Nursanita. persetujuan seluruh Anggota Dewan.
Anggota Dewan juga harus mulai Sementara di cluster DPRD, isu Hal tersebut dilakukan agar
belajar bagaimana cara bertanya. krusial yang dibahas adalah tentang Anggaran DPR lebih transparan dan
“Bertanya itu harus dimulai dengan upaya mempertegas posisi DPRD tidak terjadi kesalahpahaman terhadap
pertanyaan, bukan pernyataan. dalam pemerintahan daerah. “DPRD anggaran DPR RI.
Waktunya juga seharusnya dibatasi ini masih tidak jelas jenis kelaminnya. Dalam wawancara Ganjar dengan
hanya tiga menit. Sehingga, setiap Sekarang ini bukan sebagai Dewan Parlementaria. Dia sangat
anggota Dewan nantinya akan disiplin namun sebagai Dinas. Padahal mengharapkan keseriusan anggota
dan dapat belajar bagaimana bertanya menurut UU, unsur penyelenggara Pansus RUU Susduk dan Pemerintah,
secara efektif,” paparnya. pemerintah daerah meliputi Gubernur, agar RUU ini dapat segera selesai. Dia
Isu lain yang menjadi hangat di Bupati, Walikota dan wakilnya serta mengatakan jika RUU Susduk tidak
Panja adalah tentang Pimpinan DPRD,” papar Ganjar. selesai sampai dengan masa
Legislatif. Panja menginginkan agar Ini menyebabkan posisi ke-duanya persidangan ke IV DPR RI, maka UU
Ketua DPR berfungsi sebagai speaker haruslah sama. Namun, pada mengenai Susduk akan menggunakan
yang memimpin rapat. Di luar rapat, kenyataannya, hak-hak DPRD belum UU No. 22/2003. (asas asas as)

PARLEMENTARIA TH. XL NO. 70 37