Page 41 - MAJALAH 70

LEGISLASI

Nasional, Fraksi Kebangkitan Bangsa, dan pensiun, lembaga pembiayaan, dan mudahan dampak krisis yang sistemik
Fraksi Partai Bintang Reformasi. perusahaan efek. tidak sampai terjadi di Indonesia. Dalam
Para fraksi yang menolak umumnya Bab III: tentang Komite Stabilitas Sistem hal ini, pemerintah punya strategi yang
mempermasalahkan keberadaan Komite Keuangan berupaya menahan dampak itu agar tidak
Stabilitas Sistem Keuangan, yang n Pasal 5: Untuk mencapai tujuan Jaring sampai di negara kita. Artinya tidak
memberikan peranan besar kepada Pengaman Sistem Keuangan sampai pada krisis yang berat sehingga
Menteri Keuangan. Mereka juga dibentuk Komite Stabilitas Sistem dapat mengganggu sektor perbankan.
keberatan pada pasal 29, yang Keuangan (KSSK), yang Dampak krisis ekonomi yang terjadi
memberikan kekebalan hukum kepada keanggotaannya terdiri dari Menteri di Amerika, bisa saja dampaknya lebih
Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Keuangan sebagai ketua merangkap jauh atau lebih berat, tapi bisa juga tidak.
Indonesia, juga cakupan lembaga anggota dan Gubernur Bank Namun, jika UU itu dipersiapkan, berarti
keuangan nonbank yang menjadi Indonesia sebagai anggota. sudah ada instrumen hukum sebagai
persoalan. n Pasal 6: KSSK berfungsi menetapkan dasar hukum, dimana pihak eksekutif dan
Menurut anggota Fraksi Partai kebijakan dalam rangka pencegahan juga Bank Sentral mau membuat
Golkar, Harry Azhar Azis, komite itu dan penanganan krisis kebijakan-kebijakan operasional sebagai
hampir sama dengan Dewan Moneter n Pasal 29: Menteri Keuangan, solusi untuk mencegah agar tidak sampai
pada 1998, yang ketuanya juga Menteri Gubernur Bank Indonesia, dan atau/ terlalu dalam kalau terjadi dampak krisis
Keuangan dan anggota Gubernur Bank pihak yang melaksanakan tugas sesuai yang sistemik.
Indonesia. Dewan Moneter menentukan dengan peraturan pemerintah Secara obyektif UU Jaring Pengaman
kebijakan moneter, termasuk pengganti undang-undang ini tidak Sistem Keuangan diperlukan mengingat
implementasi dan pengawasannya. “Itu dapat dihukum karena telah krisis yang melanda beberapa negara,
bertentangan dengan Undang-Undang mengambil keputusan atau kebijakan seperti fenomena realitas yang terjadi di
Bank Indonesia,” ujarnya. Keputusan yang sejalan dengan tugas dan dalam perekonomian global khususnya
Komite memang berdasarkan wewenangnya. yang dimulai dari Amerika Serikat, Eropa
musyawarah. Tapi, jika tak ada mufakat, Terhadap pasal yang dipermasalahkan dan negara-negara lainnya.
keputusan ada di Menteri Keuangan. itu, Pemerintah berjanji akan mengubah RUU ini sebetulnya juga untuk
“Kekuasaannya tak terbatas. Itu dan menambah penjelasan pasal-pasal kepentingan semua pihak, karena kalau
berbahaya,” ujar Harry. yang dipermasalahkan. Fungsi dan peran dampak krisis yang terjadi sudah
Dalam Komite, dominasi Menteri Komite Stabilitas Sistem Keuangan akan beruntun, dan jika nantinya sektor
Keuangan, siapa pun orangnya, sangat dipertegas tidak akan mencampuri urusan Perbankan kita anjlok, tentunya akan
kuat. Penumpukan kekuasaan Menteri moneter. Dalam penanganan perbankan, langsung mengganggu sektor riil, baik
Keuangan relatif tanpa kontrol dari komite juga hanya akan masuk manakala industri manufacturing , misalnya tekstil,
Dewan. “Memang ada peranan Dewan Bank Indonesia atau otoritas keuangan elektronik, maupun sektor jasa, sektor
dalam penentuan anggaran, tapi dalam memintanya. Perubahan itu yang akhirnya perdagangan, dan sektor lainnya..
prakteknya sangat sulit,” kata anggota disampaikan Pemerintah sebelum tanggal “Kesemuanya itu bisa terganggu kalau
fraksi Partai Amanat Nasional, Dradjad 19 Januari dan kemudian dibawa ke Rapat sektor perbankan kita sampai terpukul,”
Wibowo. Ia merujuk kasus Bantuan Paripurna DPR. kata Ramson. Hal itulah yang harus
Likuiditas Bank Indonesia yang dicegah oleh pemerintah, dan menjadi
dikucurkan kepada puluhan bank yang P P P P Perer erer erlu Plu Paayung Hukyung Hukumum tugas pemerintah bagaimana memanage
lu Paayung Hukyung Hukumum
lu Payung Hukum
lu P
hampir kolaps akibat krisis ekonomi pada Anggota Komisi XI DPR RI dari hal itu.
1998. Saat ini, tak ada satu pihak pun yang Fraksi PDIP Ramson Siagian sependapat Kalau semakin deras krisis keuangan
bisa memverifikasi dan mengontrol dana jika RUU tentang Jaring Pengaman yang terjadi di Amerika dan negara-
bantuan likuiditas itu. “Pengalaman itu tak Sistem Keuangan ini segera dibahas. negara lain sampai berdampak ke
dimasukkan ke Perpu,” ujarnya. Alasan RUU ini mendesak untuk dibahas Indonesia, tentunya pemerintah berupaya
Kekebalan hukum dalam pasal 29, karena sebagai satu persiapan instrumen memanage perekomian nasional jangan
kata Harry, juga mengingkari prinsip hukum jika terjadi dampak dari global sampai dampak itu terlalu berat.
akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan financial crisis, yang dampaknya sistemik Untuk itu, memang ada langkah-
yang baik, dan bisa menimbulkan moral di sektor Perbankan kita. langkah ekstra ordinary yang harus
hazard (aji mumpung). Karena, jika dampaknya sistemik dilakukan pemerintah. Untuk melakukan
Beberapa Bab dan Pasal yang banyak keputusan-keputusan yang harus langkah-langkah ekstra ordinary itu juga
dipermasalahkan dalam Perpu Nomor 4 diambil oleh pemerintah sampai mungkin diperlukan payung hukum oleh
Tahun 2008 adalah : pada saat tertentu harus menggunakan pemerintah ataupun Bank sentral untuk
Bab I: tentang Ketentuan Umum dana dari APBN. membuat kebijakan-kebijakan guna
n Pasal 1, ayat 3: Lembaga keuangan Semangat itulah yang menurut mencegah jangan sampai terlalu jauh
bukan bank (LKBB) adalah Ramson akan diatur dalam RUU JPSK dampak dari krisis yang oleh pemerintah
perusahaan asuransi, reasuransi, dana ini. Namun kita berharap, mudah- disebut rancangan badan hukum KSSK.

PARLEMENTARIA TH. XL NO. 70 41