Page 40 - MAJALAH 70

LEGISLASI

RUU JPSK UPAYA STRATEGIS

ATASI KRISIS KEUANGAN

Rapat Paripurna DPR RI tanggal 3 Februari 2009 telah merupakan upaya secara
menetapkan Rancangan Undang-Undang Jaring Pengaman berkesinambungan untuk menciptakan
dan memelihara stabilitas sistem
Sistem Keuangan (JPSK) menjadi Program Legislasi Nasional
keuangan melalui pengaturan dan
(Prolegnas) RUU Prioritas Tahun 2009. pengawasan lembaga keuangan dan
sistem pembayaran, penyediaan fasilitas
“lender of last resort”, program
penjaminan simpanan, serta pencegahan
dan penanganan krisis.
Jadi, kata Ketua Baleg, pada dasarnya
JPSK lebih ditujukan untuk pencegahan
dan penanganan krisis yang
membahayakan sistem keuangan atau
membahayakan perekonomian nasional.
Berdasarkan hal tersebut, maka pengajuan
RUU tentang Jaring Pengaman Sistem
Keuangan sangat relevan dan mempunyai
urgensi nasional.
Dengan berbagai pertimbangan
tersebut di atas, maka Badan Legislasi
dapat menyetujui RUU tentang JPSK
menjadi Prolegnas RUU Prioritas Tahun
Ketua Baleg DPR RI FX. Soekarno menyerahkan draft RUU JPSK kepada Wakil Ketua
2009. Dengan ditetapkannya RUU ini
DPR/Kerindagbang Muhaimin Iskandar dalam Rapat Paripurna DPR RI, Selasa (03/02).
menjadi Prioritas 2009, maka RUU ini
foto: Agung S.
dapat diproses lebih lanjut.
Sebelum RUU tentang JPSK ini
ebelumnya RUU tentang urgensi dimasukkannya RUU JPSK ditetapkan menjadi Prolegnas RUU
JPSK ini tidak termasuk dalam Prolegnas 2009 berdasarkan Prioritas, Pemerintah telah mengajukan
dalam daftar Prolegnas berbagai pertimbangan. Peraturan Pemerintah Pengganti
RUU Prioritas Tahun RUU tentang Jaring Pengaman Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2008
S2009, namun terdapat dalam Sistem Keuangan mempunyai urgensi tentang Jaring Pengaman Sistem
Prolegnas RUU Tahun 2005-2009 pada dan nilai strategis karena secara yuridis Keuangan. Namun Rapat Paripurna
nomor urut 146. diperlukan untuk menjadi instrument tanggal 18 Desember 2008 ini menolak
Menteri Hukum dan HAM dengan hukum dalam rangka menjaga stabilitas pengesahan Perpu tersebut. untuk
surat nomor : M.HH.HN.01.01-01 sistem keuangan dan perekonomian disahkan menjadi UU.
tertanggal 24 Desember 2008 nasional. Dewan pun meminta pemerintah
mengajukan RUU tentang Jaring Dengan RUU ini diharapkan mengajukan kembali Rancangan
Pengaman Sistem Keuangan (JPSK) mekanisme koordinasi antar lembaga Undang-Undang Jaring Pengaman
kepada Pimpinan Badan Legislasi DPR yang terkait dalam pembinaan sistem Sistem Keuangan sebelum tanggal 19
RI untuk dimasukkan sebagai Prolegnas keuangan nasional, serta mekanisme Januari 2009.
RUU Prioritas Tahun 2009. pengambilan keputusan dalam tindakan Partai yang mendukung pengesahan
Untuk menindaklanjuti hal tersebut, pencegahan dan penanganan krisis dapat undang-undang pengamanan krisis itu
dalam Rapat Pleno Badan legislasi tanggal dilakukan secara terpadu, efisien dan adalah Fraksi Partai Demokrat, Fraksi
19 Januari 2009 telah membahas surat efektif, sehingga diharapkan sektor Partai Persatuan Pembangunan, Fraksi
dari Menteri Hukum dan HAM dan keuangan dapat berfungsi secara normal Partai Keadilan Sejahtera, dan Fraksi
awal Februari diajukan pada Sidang dan memiliki kontribusi positif terhadap Partai Damai Sejahtera.
Paripurna. pembangunan ekonomi yang Sedang Fraksi yang menolak adalah
Berdasarkan laporan Ketua Badan berkesinambungan. Fraksi Partai Golkar, Fraksi PDI
Legislasi (Baleg DPR RI) FX. Soekarno, Jaring Pengaman Sistem Keuangan Perjuangan, Fraksi Partai Amanat

40 PARLEMENTARIA TH. XL NO. 70