Page 43 - MAJALAH 70

LEGISLASI

dapat difasilitasi UU ini.
Dari segi kedalaman tantangan, situasi
tantangan yang akan kita hadapi dalam
beberapa bulan ke depan cukup berat dan
resikonya tidak kurang dari apa yang
dialami pada tahun 1997.
Kali ini, DPR memiliki ruang gerak
yang lebih leluasa untuk menganalisis
struktur UU ini, termasuk masukan-
masukan dari publik karena yang
disampaikan bentuknya RUU.
Jadi fraksi-fraksi di DPR akan
mengajukan Daftar Inventarisasi Masalah
(DIM) kepada Pemerintah. Dan tentu
saja DIM itu akan bersumber dari
masukan-masukan yang diajukan oleh
publik
Dari segi isi pembahasan RUU ini
menurut Andi sebagian besar sudah
banyak didiskusikan dalam Perpu yang Pengamat Ekonomi Perbankan Hendri namun ini harus berhati-hati karena
diajukan sebelumnya. “Jadi saya kira tidak Saparini melihat RUU tersebut seolah- pendanaan untuk bailout ini pastinya
terlalu lama RUU ini dibahas,” harap olah menjadi respon terhadap krisis sangat besar.
Andi. finansial global. Namun demikian, kata Oleh karena itu kita tidak boleh
Karena sebelumnya, DPR pernah Hendri, perlu kehati-hatian bila dilihat mengesampingkan keterlibatan DPR
membuat record pembahasan UU dari isi Perpu yang ditolak DPR dalam arti keterlibatan dari publik. “Hal
tercepat yaitu UU Rahasia Negara, yang Desember lalu, karena ada beberapa inilah yang seharusnya menjadi catatan
dapat diselesaikan hanya dalam satu kali kelemahan dari RUU yang diusulkan penting bagi pemerintah,” kata Hendri.
masa sidang. “Saya kira ini juga bisa pemerintah tersebut. Hendri menambahkan, didalam
dilakukan,” kata Andi. Dalam draft sebelumnya seolah-olah mengambil kebijakan penanggung jawab
Hanya masalahnya, selain dibatasi cakupannya semua lembaga keuangan tidak boleh hanya pejabat yang sangat
oleh waktu dimana UU ini harus segera baik Bank maupun non Bank yang sempit, karena dalam perencanaan yang
keluar, pada saat yang sama DPR harus mendapatkan fasilitas bailout yang terlalu mengambil kebijakan hanya Menteri
betul-betul kritis dalam melihat muatan mudah, tidak ada penjelasan secara lebih Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia.
dalam UU ini. detail bagaimana cara mengevaluasi bank Hal-hal itulah yang dikritisi dalam Perpu
Secara prinsipil political will baik mana yang semestinya harus diberikan yang diajukan pemerintah tersebut.
Pemerintah maupun DPR segera ingin bailout. Berdasarkan hasil kajian lembaganya,
menyelesaikan RUU ini secepatnya tanpa Karena, kata Hendri, dalam hal ini ada ternyata pasar uang antar Bank sudah
mengabaikan substansi permasalahan yang berbeda, ada lembaga mulai memburuk. Dalam hal ini harus ada
yang merupakan keuangan yang mengalami krisis skema dari pemerintah yang lebih detail
concern umum. karena faktor-faktor eksternal, tapi perlakuan terhadap Bank ataupun
juga ada Bank yang mengalami krisis Lembaga Keuangan Non Bank dan juga
erlu Klu Kehaehati-ti-
ti-
P P P P Per erer erlu Kehati- karena ketidakhati-hatian dalam klasifikasi bank yang bisa diberikan
eha
lu K
lu Kehati-
hatiantian pengelolaannya. dukungan pembiayaan dan dengan cara
ha
tian
hatian
hatian
ha
Terhadap “Dalam Perpu Nomor 4 Tahun seperti apa.
RUU JPSK yang 2008 tentang JPSK inilah yang tidak Semua itu harus diklasifikasikan
diajukan dijelaskan secara lebih detail,” sesuai dengan jenis lembaga keuangannya
i
Pemerntah , katanya. Hal lain yang masih maupun masalah yang dihadapi. Karena,
menjadi ganjalan adalah juga kata Hendri, kita tidak mau kemudian
tentang pertanggung- terjadi begitu mudahnya pemerintah
jawaban, walaupun tujuan memberikan Bailout, atau kita kurang
dari pemerintah untuk hati-hati memberikan rambu-rambu
mempercepat langkah sehingga kalau terjadi sesuatu tidak akan
tt/sw
tt/sw
tt/sw
pengambilan bisa kita koreksi kembali. (tt/swtt/sw)
j
kebiakan ,
Andi Rahmat,
anggota Komisi XI (F-PKS)
PARLEMENTARIA TH. XL NO. 70 43