Page 29 - MAJALAH 70

PENGAWASAN

kesepakatan, yaitu melanggar UU No.
13 Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Ibadah Haji
terutama pasal (6) yang menyebutkan
; Pemerintah berkewajiban
melakukan pembinaan, pelayanan,
dan perlindungan dengan
menyediakan layanan administrasi,
bimbingan ibadah haji, akomodasi
transportasi, pelayanan kesehatan,
keamanan, dan hal-hal lain yang
diperlukan oleh para jemaah haji.
Yang kedua adalah pelayanan yang
tidak adil dan proporsional dan
akuntabel yang menurut Azwar Anas
melanggar UU No.13 Tahun 2008 Jamaah mengeluhkan pemondokan haji yang jauh dan minimnya fasilitas.
pasal (2) yang menyebutkan, foto: Suratna
penyelenggaraan ibadah haji
dilaksanakan berdasarkan asas
etuju Hak Aak Angkngketet
keadilan, profesionalitas, dan haji,” tegasnya. S S S S Setuju Hetuju Hak Aak Angkngketet
etuju Hak Angket
etuju H
akuntabel dengan prinsip nirlaba. Untuk itu, Azwar Anas berharap Pada Sidang Paripurna DPR yang
Kemudian lanjutnya, rendahnya agar dalam pelaksanaan ibadah haji berlangsung pada Selasa (17/2)
kualitas pengorganisasian dalam yang akan datang, pemerintah dapat dipimpin Wakil Ketua DPR
penyelenggaraan ibadah haji. Tidak menyiapkan segala sarana dan Muhaimin Iskandar, seluruh Fraksi di
adanya koordinasi dan kerjasama serta prasarana yang dapat mendukung DPR sepakat untuk mengajukan Hak
mekanisme kerja yang dapat suksesnya pelaksanaan ibadah haji. Angket Pelasanaan Ibadah Haji.
menghasilkan pelaksanaan ibadah Selain itu Ia juga berharap agar Pengambilan keputusan tersebut
haji yang aman, nyaman,dan lancar. pemerintah dapat memperbaiki didasarkan kepada hasil loby seluruh
“Dengan mempertimbangkan hal-hal manajemen pelaksanaan ibadah haji. fraksi ketika pada tanggapan masing-
masing fraksi, ada tiga fraksi yang
menolak mengajukan Hak Angket
Haji.
Fraksi yang mendukung
pengajuan hak angket Haji adalah
Fraksi Partai Golkar, Fraksi PDIP,
Fraksi PKS, Fraksi PAN, Fraksi
Kebangkitan Bangsa, Fraksi BPD,
dan Fraksi PBR. Sedangkan Fraksi
yang menolak pengajuan hak angket
haji adalah Fraksi Partai Demokrat,
Fraksi PDS, dan Fraksi PPP.
Muhaimin menjelaskan,
pengajuan Hak Angket Pelaksanaan
Ibadah Haji kepada Pemerintah
dimaksudkan untuk perbaikan dan
Sulit dan jauhnya ke Masjidil Haram menyebabkan jamaah haji sholat wajib di evaluasi pelaksanaan ibadah haji di
masjid sekitar pemondokan. foto: Suratna masa-masa yang akan datang dan
bukan sebagai upaya pemakzulan (
impeachment ) terhadap pemerintah.
tersebut, terutama mempertimbang- “Untuk perbaikan pelaksanaan ibadah “Pengajuan Hak Angket ini bukan
kan aspirasi dan kondisi masyarakat haji ke depan, pemerintah perlu sebagai upaya impeachment terhadap
luas, maka sebagai pertanggung- mempersiapkan segala sarana dan pemerintah, melainkan untuk
jawaban publik dan dalam rangka prasarana serta memperbaiki perbaikan dalam pelaksanaan ibadah
melakukan fungsi pengawasan, DPR manajemennya pelaksanaan ibadah haji di masa datang,” ujar
ol,rat
ol,ratat
ol,r
RI mengajukan usul hak angket atas haji,” katanya. Muhaimin.(ol,rol,ratat)
pelaksanaan penyelenggaraan ibadah
PARLEMENTARIA TH. XL NO. 70 29