Page 27 - MAJALAH 70
P. 27
PENGAWASAN
Permasalahan Haji Bertumpuk,
DPR Ajukan Hak Angket
Jamaah haji Indonesia terlantar akibat sulitnya transportasi. foto: Suratna
Menunaikan ibadah haji bagi umat Islam merupakan kewajiban setiap umat yang mampu
dan hak warga negara. Oleh karena itu Pemerintah wajib menyelenggarakan ibadah haji
demi terpenuhinya hak warga negara dalam menjalankan ibadah.
enyelenggaraan ibadah 210.000 jemaah haji. ibadah haji tahun 1429 H/2008 M.
haji merupakan kegiatan Pemerintah sebagai penanggung- Salah satu pengusul Hak Angket
ibadah yang jawab utama dalam melaksanakan Haji tersebut Abdullah Azwar Anas
membutuhkan kesiapan kebijakan penyelenggaraan ibadah mengatakan, pelayanan yang
Pdan pengorganisasian haji, tentunya harus cermat dan diberikan oleh pemerintah seperti
yang baik dari pemerintah pusat di senantiasa memperhatikan kualitas kondisi kualitas pelayanan bahkan
Jakarta maupun perwakilan Indonesia pelayanan yang optimal bagi para sampai terjadi kasus jemaah kelaparan
di Arab Saudi. Mengingat jemaah haji. (kasus katering Armina) pada musim
pelaksanaannya semakin kompleks, Banyaknya keluhan atau rasa haji 1429 H/2007 M, penerbangan,
karena banyaknya keterlibatan pihak- kecewa atas kualitas pelayanan haji pemondokan dan transportasi lokal
pihak lain, maka selain aspek tahun 2008 terutama dalam hal masih kurang memuaskan.
manajemen sistem penyelenggaraan pemondokan di kota Makkah, Banyaknya persoalan dalam
ibadah haji juga harus mendapat mendorong sebagian Anggota DPR memberikan pelayanan bagi jemaah
perhatian adalah benyaknya jemaah RI dari berbagai Fraksi mengajukan haji selama ini menurut Azwar Anas
haji Indonesia yang berjumlah Hak Angket atas penyelenggaraan juga belum diikuti penyelesaian dan
PARLEMENTARIA TH. XL NO. 70 27
