Page 62 - MAJALAH 70

KUNJUNGAN KERJA

tersebut, Tim juga menambahkan.
meninjau perusahaan Saat ini di Provinsi Maluku Utara
tambang asal Australia telah beroperasi beberapa perusahaan
PT. Nusa Halmahera pertambangan skala besar, antara lain PT
Mineral ( NHM ) Nusa Halmahera Mineral (NHM). PT
yang memproduksi Weda Bay Nikel (WBN) yang saat ini
bijih emas di tanah sedang melakukan kegiatan eksplorasi
Halmahera (14/1). tahap akhir dan PT. Aneka Tambang
Dalam kunjungannya (ANTAM) Tbk yang sedang bermasalah
tersebut Tim Komisi karena ijin KP nya telah dicabut oleh
VII DPR RI Pemkab Halmahera Selatan. Hingga saat
menyoroti royalti ini masih dalam proses penyelesaian di
kepada pemerintah pengadilan
daerah yang sangat PT Nusa Halmahera Minerals
Tim kunker Komisi VII DPR RI dipimpin Sutan Bhatoegana kecil dibandingkan memiliki luas wilayah kontrak Karya
tukar menukar cinderamata dengan Gubernur Maluku .dengan angka stastik 29.622 Ha dan telah menemukan
Utara. foto: ton
produksi emas tiap cadangan sebesar 5.000.000 Oz emas.
tahun sangatlah besar serta sudah berproduksi di beberapa
persen. Akibatnya,ketergantungan seperti yang tercatat di Tahun 2008 , lokasi seperti Tambang Gosowong,
terhadap BBM sangat tinggi. “Saat ini angka produksinya sebesar 461.206 Ton. Tambang Toguraci dan Tambang
nilai jual BBM itu sendiri sangat tinggi “Royalti untuk pemerintah daerah Kencana. Sultan juga menambahkan
karena beberapa faktor yang sangat sebesar Rp. 13 Miliar itu sangat kecil “Royalti tersebut perlu ditambahkan lagi
mempengaruhi penyaluran seperti faktor jumlahnya di bandingkan dengan hasil karena perusahaan ini bersifat kontrak
cuaca dan terbatasnya sarana angkutan tambang yang dihasilkan,” tegas Sultan kaerya, kelak nanti kalau sudah di
tinggalkan daerah ini tidak dapat apa –
apa”,tegasnya.
Menanggapi hal tersebut , Presiden
Direktur PT.NHM Adam Vass
mengatakan bahwa pihaknya
menetapkan ini hanya berdasarkan
kesepakatan dalam kontrak karya. Ia pun
menjelaskan bahwa dalam
mengekplorasi tambang mereka juga
memperhatikan kesejahteraan
masyarakat sekitar melalui CSR dengan
mengucurkan dana Community
Development ( Comdev ) sebesar Rp. 79
miliar lebih, “Namun yang terjadi
dilapangan dana tersebut tidak sampai
ke masyarakat karena ulah oknum yang
tidak bertanggungjawab yang mengelola
dana tersebut.” jelas Adam
Kegiatan Pertambangan Tanpa Ijin
( PETI ) yang semakin meluas di
berbagai kabupaten di Provinsi Maluku
utara dengan menggunakan mercury
peninjauan ke lapangan di daerah Maluku Utara. foto: Ton
sebagai bahan pencuci emas telah
menimbulkan pencemaran. Demikian
pula kegiatan penambangan bahan
air sehingga biaya untuk pengadaan Bhatoegana. galian C telah berdampak pada
bahan bakar sangat besar dan hal tersebut Hal senada juga dilontarkan anggota meluasnya lahan kritis dan abrasi pantai.
telah menyebabkan kerugian PT PLN tim kunker komisi VII. “ Apa yang Terkait dengan Undang-Undang
(Persero) wilayah Maluku dan Maluku diperoleh pemerintah daerah ini sangat Minerba, Idris Laena mengatakan,
Utara mencapai Rp 666,3 milyar pada kecil dibandingkan dengan kerusakan sebaiknya segera dibuat peraturan
Semester I tahun 2008,” terangnya. alam yang ditimbulkan pasca pelaksanaan dari UU tersebut, seperti
Dalam kunjugan selama 3 hari penambangan “ kata Idris Laena Perpres atau Kepmen termasuk Perda ,

62 PARLEMENTARIA TH. XL NO. 70