Page 59 - MAJALAH 70

KUNJUNGAN KERJA

PERLU TEROBOSAN ATASI LISTRIK

DI KALTENG, MALUT DAN SULUT

Pada reses masa persidangan II tahun 2008-2009 pertengahan Januari lalu Komisi VII DPR RI
yang membidangi masalah Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Lingkungan Hidup dan
Ristek, mengunjungi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Pemprov Kalbar). Kunjungan
kerja dimaksudkan untuk melihat langsung perkembangan pembangunan sekaligus
menyerap aspirasi yang berkaitan dengan bidang tugas Komisi VII DPR.

ami mengamati
dengan seksama
bahwa banyak
masalah yang
K dihadapi pada bidang
ESDM, lingkungan hidup dan ristek
seperti pengolahan sampah,
pertambangan serta kelistrikan. Terkait
hal itu kita sangat berharap agar
pemerintah daerah baik provinsi,
kabupaten/kota mempelajari undang-
undangnya,” kata Ketua Rombongan
Tim Komisi VII DPR RI Bidang
ESDM, Pertambangan dan Kelistrikan,
Sonny Keraf (FPDIP) di Balai Petitih
Senin, Pontianak, Kalbar baru-baru ini.
Menurut Sonny Keraf, terkait
permasalahan energi dan pertambangan
Tim Kunker Komisi VII DPR RI meninjau pabrik pupuk PT. BSA di Singkawang. foto:
ini, ada Undang-Undang (UU) yang
Nita Juwita
sudah membagi kewenangan sesuai
dengan otonomi daerah, seperti izin yang
dikeluarkan oleh provinsi, kewenangan mempelajarinya dan terlibat aktif dengan listrik harus menjadi prioritas
izin yang dikeluarkan oleh pemkab/ Pempus untuk menyusun wilayah pemerintah karena sifatnya yang vital.
pemkot. pertambangan yang menjadi dasar untuk Jika listrik bermasalah maka
“Termasuk juga pemerintah baik di pemberian-pemberian izin untuk jenis perkembangan ekonomi, perdagangan,
pusat maupun di daerah harus secara mineral dan batu bara,” ungkapnya. industri, investasi dan banyak sektor lain
bersama-sama membuat apa yang Dalam pertemuan itu juga, sejumlah akan terhambat. Disarankan, lanjut Alvin
disebut dalam UU tersebut sebagai anggota Komisi VII DPR RI Lie, agar pemprov memikirkan untuk
wilayah pertambangan,” jelas Sonny. menyayangkan Provinsi Kalbar yang mengundang pihak swasta untuk
Dalam wilayah pertambangan itu, masih kesulitan listrik, sementara membangun pembangkit listrik di
kata dia, disusun berdasarkan apa yang provinsi ini banyak menyimpan sumber Kalbar dengan kompensasi berupa
dimiliki oleh pemerintah pusat (pempus) energi yang melimpah.”Potensi insentif tertentu.
ataupun pemerintah daerah (pemda). sumberdaya energi Kalbar tinggi, tetapi Apalagi, kata Sonny Keraf, Komisi
Untuk ini, Pemda sangat diberi ruang tidak tergali tetapi kebutuhan listrik tak VII sedang membahas RUU
untuk terlibat dalam menyusun wilayah tercukupi. Kebijakan pemprov dalam Ketenagalistrikan. Diharapkan RUU ini
pertambangan ini yang meliputi wilayah penanganan energi dan sumberdaya dapat menjawab permasalahan
usaha pertambangan, wilayah mineral perlu dievaluasi. Harus ada ketenagalistrikan secara nasional dan
pertambangan rakyat, dan wilayah terobosan,” kata anggota Komisi VII daerah di Indonesia.
pencadangan nasional. DPR RI (FBPD) Nizar Dahlan. Menanggapi hal ini, Wakil
“Kami sangat berharap pada Untuk itu,, kata anggota Komisi VII Gubernur Provinsi Kalbar, Christiandy
kesempatan ini, Pemda dapat DPR dari FPAN Alvin Lie, persoalan Sanjaya mengatakan bahwa

PARLEMENTARIA TH. XL NO. 70 59