Page 54 - MAJALAH 70

KUNJUNGAN KERJA

KOMISI II MINTA PEMERINTAH

TIDAK PERSULIT KPU

Komisi II DPR RI meminta pemerintah untuk tidak terlihat kentalnya kepentingan
pemerintah dengan mengulur-ulur
mempersulit gerak Komisi Pemilihan Umum (KPU) khususnya
setiap kebijakan dan tidak melibatkan
yang ada di daerah dengan merekayasa rumitnya birokrasi
KPU dalam soal anggaran,” kata Eka.
pencairan keuangan untuk pelaksanaan Pemilu 2009. Hal ini tercermin tidak ada
koordinasi antara Sekjen KPU Pusat
dengan Sekretaris KPU di daerah
perihal penghonoran untuk para
anggota petugas PPK di kecamatan
yang dinilai terlalu minim.
“Selain itu hingga saat ini KPU
daerah tidak mengetahui dengan pasti
berapa anggaran yang mereka terima
sehingga akhirnya pengalokasian
anggaran sosialisasi yang seharusnya
pekerjaan tersebut telah dilaksanakan
menjadi terganggu,” tambahnya.
Ketua KPU Kabupaten
Tasikmalaya, Deden Nurhidayat
membenarkan adanya kesengajaan
untuk mengganggu kinerja KPU yang
seharusnya telah berkonsentrasi pada
pelaksanaan Pemilu mendatang.
Menurut Deden, mereka juga
Wakil ketua Komisi II DPR RI Sayuti Asyathri (F-PAN) bertukar cinderamata dengan masih dibebani dengan urusan
Gubernur Jabar Ahmad Heryawan. foto: Tuti minimnya honor PPK yang hanya Rp
450 ribu untuk ketua dan anggota Rp
350 ribu. Padahal jika dibandingkan
dengan anggota Panwaslu, mereka
ernyataan itu ditegaskan Provinsi Sulawesi Selatan yang menerima Rp 1 juta bagi ketuanya.
saat Komisi II dipimpin Wakil Ketua Komisi II Idrus Deden merasa KPU dipandang
melakukan kunjungan Marham (F-PG). sebelah mata oleh pemerintah ketika
kerja ke Provinsi Jawa Dalam kunjungan ke tiga provinsi akan melaksanakan persiapan Pemilu
PBarat, yang dipimpin kali ini, kendala yang dihadapi KPUD ini. “Mendapat kenaikan uang
Wakil Ketua Komisi II H. Eka Santosa umumnya masalah dana yang belum kehormatanpun tidak padahal
(F-PDIP) dan Sayuti Asyathri (F- dapat dicairkan sehingga mereka tanggungjawab kami sangat besar,”
PAN) dan diikuti tujuh anggota belum dapat bekerja. keluhnya.
lainnya yaitu Made Suwendha (F-PG), Seperti disampaikan Wakil Ketua “Saya sangat sadar bahwa
Lena Maryana Mukti (F-PPP), H. Komisi II H. Eka Santosa saat melakukan pekerjaan sebagai
Anwar Yunus (F-PD), H.A.M. Fatwa pertemuan dengan KPUD dan pelaksana Pemilu adalah amanah,
(F-PAN), Mahfudz Siddiq dan H. Panwaslu se Jawa Barat di Bandung namun jika kami harus diombang-
Untung Wahono (F-PKS) serta menegaskan, pemerintah seharusnya ambing dengan ketidakpastian
Jamaluddin Karim (F-BPD). dapat mempercepat kepastian anggaran khususnya, bagaimana kami
Selain ke Provinsi Jawa Barat, pencairan uang agar pesta demokrasi dapat bekerja,” katanya.
Komisi II DPR menurunkan dua Tim berjalan lancar dengan terpenuhinya Sementara itu, Ketua KPU
lainnya yaitu ke Provinsi Kalimantan seluruh kebutuhan yang menyangkut Kabupaten Bandung, Osin Permana
Selatan yang dipimpin Wakil Ketua Pemilu. menilai seluruh keterlambatan ini
Komisi II Ida Fauziah (F-KB) dan ke “Dalam Pemilu kali ini sangat adalah “by design” dimana pemerintah

54 PARLEMENTARIA TH. XL NO. 70