Page 53 - MAJALAH 70

KUNJUNGAN KERJA

Badung yang akan dirobohkan. Padahal bersinggungan. Ditanya tentang adanya Pembangunan Menara Bersama dan
menurut dia, untuk mendirikan tower, indikasi Perda Tower Badung sebagai Perda Kab. Badung No. 6 th 2008
tidak semudah mendirikan bangunan Perda monopoli, Mudatsir sendiri tentang Penataan, Pembangunan dan
biasa. Dalam artian, ada sejumlah
perizinan yang harus dipenuhi. ‘Kok
bisa bangunan seperti tower bisa berdiri
tanpa izin,’ ujarnya.
Menurut dia, untuk menyelesaikan
polemik pembongkaran tower, Pemkab
Badung sebaiknya duduk kembali
dengan para provider untuk mencari
win-win solution. Apalagi, dari
pemaparan para provider, Mudatsir
mengungkapkan tower-tower yang ada
kini telah berdiri sejak lama. Bahkan
jauh sebelum aturan tentang IMB
untuk tower itu ada. Menurut informasi,
IMB untuk tower itu baru diterapkan
sejak tahun 1995. Praktis, pada tahun-
tahun sebelumnya, tower dibangun
tanpa perlu mengantongi IMB.
Menyinggung soal IMB itulah,
Mudatsir meminta pemerintah untuk Ketua tim Kunker Komisi I DPR RI ke Bali, Arif Mudatsir Mandan meninjau peralatan
segera melakukan pemutihan terhadap Alutsista di Kodam IX Udayana Bali.
tower-tower eksisting atau yang berdiri
sudah sejak lama. Hal senada juga belum bisa memastikan. Kata dia, Pengoperasian Menara Terpadu.
diungkapkan anggota Komisi Permadi, pihaknya belum sempat mempelajari Hal itu mengingat operator/
S.H. Menurut dia, tower lama izinnya Perda bersangkutan. Tetapi apabila ada penyelenggara telekomunikasi
harus diputihkan. Alasannya, agar pasal-pasal monopoli termasuk yang dimungkinkan oleh Permenkominfo
investasi tidak terbuang percuma dan bertentangan dengan peraturan di No.2 Th 2008 (Ps. 3 Ayat 1) untuk
layanan kepada masyarakat dapat atasnya, maka Mudatsir meminta Perda menjadi penyelenggara menara terpadu.
terjamin. Selain itu Mudatsir juga tersebut ditinjau kembali. Permenkominfo No.2 Th 2008
hanya mengatur menara yang berada di
atas permukaan tanah, sedangkan Perda
Kab. Badung No. 6 Th 2008 hanya
memperbolehkan penempatan antena
pada menara terpadu dan melarang
penempatan antena di atas bangunan,
papan iklan ataupun bangunan lain.
Permasalahan monopoli
pengelolaan tower seluler oleh satu
perusahaan, diharapkan juga menjadi
perhatian Komisi I DPR, mengingat
hal tersebut dinilai melanggar ketentuan
yang berlaku.
Kalangan operator seluler berharap
kedua permasalahan tersebut akan
mendapat perhatian dari Komisi I
DPR, sehingga tidak sampai merugikan
pihak operator maupun kepentingan
sektor ekonomi dan pariwisata Pulau
hr/dn/as
hr/dn/as
hr/dn/as
Dewata. (hr/dn/ashr/dn/as)
menambahkan, bagi penyelenggara jasa Dasar hukum untuk pembongkaran
seluler juga harus menyesuaikan diri tower itu Perda Bali No.4 Th 1974
dengan peraturan daerah yang ada, tentang Bangunan, Permenkominfo
sehingga satu sama lain tidak saling No.2 Th 2008 tentang Pedoman

PARLEMENTARIA TH. XL NO. 70 53