Page 58 - MAJALAH 70

KUNJUNGAN KERJA

Pulau Jawa saja, tetapi cobalah saat ini . Dia mengatakan, kita harus terus
perhatikan daerah-daerah kepulauan Menurut Ryaas, saat ini sistem menerus mengevaluasi, yang
yang tidak bisa disamaratakan dengan otonomi daerah khususnya sistem terpenting bagaimana supaya rakyat itu
kondisi geografis pulau Jawa. kepegawaian yang diterapkan kacau. mengambil manfaat dari pekerjaan
Sementara itu, Ketua KPU Pejabat di tingkat kabupaten maupun pemerintah dalam hal pemberdayaan,
Provinsi Kalimantan Selatan Mirhan, kota yang sudah berada pada eselon pelayanan, pengembangan
dalam pertemuan tersebut tinggi tidak dapat berkembang karena kesejahteraan. “Rakyat berhak
mengutarakan, ada beberapa kendala terkotak pada daerahnya masing- memperoleh pemerintahan yang baik,
yang dihadapi KPU Provinsi dalam masing. jadi kalau ada sesuatu yang dianggap
sosialisasi Pemilu Tahun 2009. “Jadi Badan Kepegawaian Daerah tidak bisa mempercepat kesejahteraan
Kendala pertama menurutnya bingung mau meletakkan pejabat yang itu harus dikoreksi,” katanya.
adalah keterbatasan dana yang sudah tinggi eselonnya ini dimana? Lebih lanjut ia mengatakan, masih
mengharuskan KPU menggali inovasi Mereka hanya bisa diputar-putar di mungkin merubah UU No.32 Tahun
agar sosialisasi tetap dapat disampaikan daerah itu saja, tidak berkembang,” 2004 tentang Otonomi Daerah.
walau minim dana, yang pada sisi lain ujarnya Sebenarnya antara Komisi II dengan
sedikit banyak akan menghambat Selain itu, paparnya hubungan dan Depdagri sudah pernah mengadakan
gerakan sosialisasi ini. koordinasi dengan pemerintah daerah kesepakatan (Waktu Mendagri
Sedangkan yang kedua adalah lainnya termasuk provinsi jadi Ma’ruf).
syarat sahnya surat suara yang akan renggang, karena merasa tidak ada Bahkan ada revisi lagi terhadap UU
disempurnakan dengan Perpu yang ikatan dan suatu keharusan. Padahal Pemerintahan Daerah, sehingga
sampai saat ini masih dalam dalam sebuah pemerintah yang baik, nantinya UU No.32 Tahun 2004 itu
pembahasan, menyebabkan hubungan tersebut harus tetap terjaga akan di breakdown menjadi 3 (tiga)
terganggunya kegiatan sosialisasi. sehingga ada harmonisasi dalam UU. Pertama, UU tentang
Lebih jauh ia mengemukakan, pemerintah dan pencapaian tujuan Pemerintahan Daerah. Kedua, UU
berpedoman pada Peraturan KPU pembangunan. tentang Pemerintahan Desa, dan
Nomor 23 Tahun 2008, sosialisasi Ia mengusulkan akan lebih baik ketiga UU tentang Pilkada. “Nanti kita
Pemilu yang dilakukan KPU Kalsel kalau otonomi daerah itu diletakkan lihat apa syarat-syarat semua daerah
intensif dilakukan sesuai tahapan di provinsi saja. Karena itu akan lebih untuk Pilkada.” katanya.
kegiatan Pemilu 2009. Pada tahapan mudah untuk konsuldasi recourses dan Sementara itu Gubernur Kalsel
pemutakhiran data pemilih, KPU konsuldasi sumber daya manusia. Rudy Arifin mengakui bahwa betapa
Kalsel telah melakukan himbauan “Tujuan otonomi itu ‘kan untuk sulitnya melakukan koordinasi
kepada masyarakat agar mereka mengoptimalkan pelayanan, pemerintahan dengan sistem yang
terdaftar sebagai pemilih melalui iklan disamping peningkatan kesejahteraan,” menitikberatkan pemerintahan di
di televisi, radio, spanduk dan forum- kata Ryaas seraya menambahkan kabupaten dan kota.
forum pertemuan. untuk karir pegawai harus dibuka Ia menambahkan, para pejabatnya
Pada tahapan pendaftaran peserta ruang untuk pengembangannya. kerap sibuk sendiri, karena tidak ada
pemilu KPU Kalsel mengundang Lebih jauh ia mengatakan, tutorial. Padahal tutorial atau panduan
partai-partai baru untuk diberikan pemerintah otonomi cukup sampai kerja untuk pejabat harus ada.
penjelasan tentang tata cara verifikasi tingkat provinsi, sedangkan untuk “Selama ini dengan adanya
administrasi dan faktual yang harus kabupaten maupun kota dibawah otonomi daerah seperti buntu,” katanya
mereka jalani agar lolos menjadi gubernur saja. Kalau perlu tidak usah seraya menambahkan orang bekerja
peserta pemilu. Pertemuan dalam dipilih, tapi ditunjuk langsung oleh sampai pensiun tetap di kabupaten saja.
rangka sosialisasi ini beberapa kali gubernur, jelasnya. “Saya pikir lebih Sampai ada orang yang bingung dan
dilakukan sampai akhirnya ditetapkan tepat kita membicarakan mengenai jenuh berada di kabupaten karena tidak
sebagai peserta pemilu. pembesaran otonomi di provinsi,” ada penyegaran dan promosi.
katanya. Menurutnya, apa yang telah
UU O
UU OTDTDA A TTidak Releidak Relevvanan Ia menambahkan, otonomi Daerah disampaikan oleh Ryaas Rasyid itu
UU O
A
TD
UU OTDA Tidak Relevan
T
an
UU OTDA Tidak Relevan
idak Rele
v
Anggota tim kunker Komisi II yang ada saat ini bisa dikoreksi, karena merupakan kenyataan yang dialami di
DPR Ryaas Rasyid dari Fraksi Bintang yang namanya buatan manusia tidak Provinsi Kalsel. Rudy mendukung
Pelopor Demokrasi (F-BPD) ada yang sempurna. “Jadi sangat untuk segera disikapi pemerintah
tt/iw/spr
mengusulkan agar Undang-Undang memungkinkan dengan kondisi saat pusat. (tt/iw/sprtt/iw/spr)
tt/iw/spr
tt/iw/spr
Nomor 32 Tahun 2004 segera ini dilakukan perubahan. Hal ini akan
diamandemen, sebab undang-undang kita perjuangkan dan sekarang masih
yang mengatur tentang Otonomi dalam pembahasan. Jadi terbuka lebar
Daerah sudah tidak relevan dalam kemungkinan apalagi dengan kondisi
menangkap isu-isu otonomi daerah sekarang ini,” ujarnya..
58 PARLEMENTARIA TH. XL NO. 70