Page 56 - MAJALAH 70

KUNJUNGAN KERJA

bagaimana mungkin mereka tahu pendapatan yang diterima Panwaslu rupiah yang diterimanya.
mekanismenya,” kata Lena. lebih besar daripada yang diperoleh Hal itu juga disadari Ketua
Terhadap sosialisasi ini, Ketua KPU dan jajarannya termasuk Panwaslu Pangkep Boralima yang
KPU Provinsi Jabar Ferry Kurnia Panwaslu Kecamatan, yang bisa mengatakan bahwa masalah gaji yang
Rizkiyansyah menjelaskan alokasi dana mendapat penghasilan hingga 1 juta diperdebatkan di hadapan Anggota
sosialisasi pemilu legislatif dan rupiah. Keterangan tesebut diperoleh Komisi II DPR-RI itu menurutnya
presiden di Jabar nilainya hanya sebesar pada saat melakukan pertemuan sangat wajar karena Panwaslu
Rp 42,8 juta. Alokasi dana sosialisasi dengan KPU dan Panwaslu se mendapat lebih besar ketimbang PPK.
yang bersumber dari APBN itu jelas Kecamatan Sulawesi Selatan. Menurut Boralima, wajar karena
tidak realistis. Hal itu dikatakan Wakil Ketua mereka tidak mengenal hari libur,
Ferry juga mengungkapkan bahwa Komisi II Idrus Marham (F-PG) saat mereka juga harus terus menerus
penetapan alokasi dana sosialisasi memimpin kunjungan tersebut, yang berada dilapangan.
pemilu itu sama sekali tidak diikuti anggota Komisi II lainnya yaitu Hal yang sama juga dikemukakan
mengindahkan usulan KPU di daerah. : Ferry Mursyidan Baldan, H. Andi Ketua KPU Sulawesi Selatan Jayadi
KPU Provinsi Jabar mengusulkan dana Wahab DT Majokayo, Hj. Nurhayati Nas, menurutnya pekerjaan KPU itu
sosialisasi dan pelaksanaan pemilu di Yasin Limpo Anggota dari Fraksi lebih berat, karena itu dia minta agar
Jabar sebesar Rp 10 ribu per pemilih. Partai Golkar, Suryana, H Fachrudin, gaji Penyelenggara Pemilu dengan
Sementara jumlah pemilih di Jabar Soewarno Anggota dari Fraksi PDI Pangawas disamakan, karena tugas dan
tercatat mencapai 29 juta orang. “Dana Perjuangan, TGK H. Muhammad Yus tanggungjawab kedua lembaga itu
Rp 42,8 juta itu setara dengan Rp 1 (F-PPP), Hj. Andi Yuliani Paris (F- sama beratnya.
per warga di Jabar,” ujarnya. Karena itu, PAN), H. Saifullah Ma’shum (F-KB), Dia menambahkan bahwa
melalui Komisi II DPR dia H. Jazuli Juwaini (F-PKS), Zulhendri beberapa anggota Panwaslu di
mengusulkan agar alokasi dana (F-PBR), dan Pastor Saut M Hasibuan Kabupaten juga mengeluh karena
sosialisasi Pemilu 2009 ditambah. dari Fraksi PDS. rendahnya intensif dan honor yang
Ferry menambahkan ada tiga hal Idrus Marham mengatakan, mereka terima. Padahal tugas dan
penting yang harus segera keluhan yang disampaikan perihal pekerjaan Panwaslu itu hampir sama
disosialisasikan kepada masyarakat pendapatan yang terlalu kecil itu dinilai dengan lembaga penyelenggara
yaitu, hari dan tanggal pemungutan sangat wajar, karena hal itu jelas tidak Komisi Pemilihan Umum (KPU).
suara, teknis pemberian suara di sebanding dengan tugas dan Jayadi berharap Pemerintah bisa
Tempat Pemungutan Suara (TPS) tanggungjawab yang diembannya. memberikan pertimbangan dalam
dengan cara mencentang/ Dalam hal ini, KPUD Provinsi meningkatkan honor Panwaslu mulai
mencontreng yang merupakan hal Sulawesi Selatan ingin mendapat dari tingkat Propinsi hingga
baru dan makna Pemilu yang perlu perhatian yang serius dari pemerintah Kabupaten.
dipahami oleh setiap warga negara. pusat melalui Komisi II DPR-RI. Menanggapi hal itu, Ketua Tim
Sebagai solusi dengan minimnya Harapan yang sama juga Idrus Marham berjanji akan
dana sosialisasi ini, KPU Jabar disampaikan Komisi Pemilihan meneruskan keluhan-keluhan tersebut
meminta bantuan instansi pemerintah/ Umum (KPU) Kabupaten/Kota. kepada Presiden. Menurut Idrus,
pemerintah daerah untuk Mereka berharap Komisi II DPR-RI rendahnya gaji yang diterima itu bisa
mensosialisasikan Pemilu 2009 dapat memperjuangkan peningkatan mengganggu penyelenggaraan Pemilu.
minimal di lingkungan kerja masing- pendapatan PPK dan jajarannya Dia juga berjanji akan mengawal
masing. minimal disamakan dengan keluhan itu di DPR-RI. “Keluhan ini
Selain itu juga meminta partisipasi pendapatan yang diperoleh Panwaslu. akan kami perjuangkan di Komisi II
kepada pihak swasta untuk memasang Sementara itu, Ketua KPU Tana DPR-RI, dan mudah-mudahan
spanduk sosialisasi. Sedangkan Toraja Luther Beranalogi pemerintah pusat bisa memberi
program sosialisasi dalam berbagai menyampaikan tahun 2003 saja gaji perhatian, sebab pelaksanaan Pemilu
bentuk kegiatan masih menunggu kami 3 juta rupiah, tetapi harga ayam Legislatif ini memang menguras
turunnya DIPA serta bantuan saat itu hanya Rp 20.000, sekarang gaji tenaga anggota KPU dan Panwaslu,”
anggaran dari APBD. kami tetap, akan tetapi harga ayam kata politisi dari daerah pemilihan
sudah mencapai Rp 50.000. Sulsel ini.
aji PPK H
aji PPK Hananyya 400 Ra 400 Ribuibu
a 400 R
ibu
an
y
G G G G Gaji PPK Hanya 400 Ribu Ketua KPU Sinjai, Sofyan Hamid
aji PPK H
aji PPK Hanya 400 Ribu
idak Mengurusi Spandukusi Spanduk
idak Mengur
Tim Kunjungan Kerja Komisi II juga menambahkan bahwa tugas-tugas T T T T Tidak Mengurusi Spanduk
usi Spanduk
idak Mengur
idak Mengurusi Spanduk
ke Provinsi Sulawesi Selatan menerima anggota KPU yang diembannya itu Dalam kesempatan tersebut,
keluhan Honor Petugas Pengawas sangat berat, mereka harus Komisi II DPR-RI juga mengkritik
Pemilu Kecamatan (PPK) yang menyelenggarakan sebuah seleksi Panwaslu, agar Lembaga Pengawas itu
diterima di Daerah tersebut hanya pimpinan bangsa, tugas berat itulah tidak terlalu asik mengurusi spanduk,
berkisar Rp.400.000. Sementara yang tidak signifikan dengan gaji 3 juta baliho dan alat peraga kampanye.
56 PARLEMENTARIA TH. XL NO. 70