Page 73 - MAJALAH 223
P. 73

PERNIK





                                         Penetapan DIP dan DIK,

                                          Membuka Akses Publik


























                  FOTO: FARHAN/NR




                  Kepala BK Setjen DPR RI Inosentius Samsul saat acara Penetapan DIP-DIK Tahun 2023 & Forum Konsultasi Publik PPID Setjen DPR RI: “From Request to Access, Bangga Menjadi Terbuka”, di
                  Senayan, Jakarta, Selasa (20/6/2023).

                      Hak atas informasi publik    Keterbukaan Informasi Publik      Dokumentasi (PPID) Setjen DPR RI,
                   ikut menentukan kehidupan       yang mewajjbkan semua instansi    senantiasa berupaya memperbaiki
                    setiap warga negara. Akses     pemerintahan membuat DIP dan DIK   tata kelola dan penyajian informasi
                      atas informasi publik juga   di lingkungannya masing-masing.   publik melalui kanal-kanal informasi
                    berperan besar atas proses     Selasa (20/6/2023) lalu, Setjen DPR RI   yang dimiliki DPR RI. Tujuannya, agar
                   sosial dan pendidikan politik   menggelar acara Penetapan DIP-DIK   informasi publik semakin mudah
                                                                                     diakses masyarakat dan amanat UU
                                                   Tahun 2023 dan Forum Konsultasi
                                 warga negara.     Publik PPID Setjen DPR RI dengan   Keterbukaan Informasi Publik juga
                                                   tajuk “From Request to Access, Bangga   terpenuhi. Membuka informasi ke
                           eformasi dimulai dengan   Menjadi Terbuka”.               publik berarti juga memberi akses
                           tuntutan tata kelola       Kepala Badan Keahlian (BK)     publik mengawasi kebijakan para
                           pemerintahan yang       Setjen DPR RI Inosentius Samsul   penyelenggara negara.
                           baik (good governance).   mengungkapkan, dengan penetapan    Pada tahun 2022, PPID Setjen
                 RSalah satunya adalah             DIP dan DIK ini, diharapkan DPR   DPR RI sudah menambahkan fitur
                  transparansi atas akses informasi   bisa lebih terbuka. “Dengan    ramah disabilitas sensorik netra,
                  yang selalu terbuka. Sekretariat   banyaknya data yang dibuka, serta   yang memudahkan masyarakat
                  Jenderal DPR RI, kini sudah      sedikit data yang dikecualikan,   berkebutuhan khusus menggunakan
                  menetapkan daftar informasi      maka zero permohonan bukan        aplikasi layanan informasi publik
                  publik (DIP) dan daftar informasi   sesuatu yang tidak mungkin dilakukan,   tanpa harus berkunjung langsung
                  dikecualikan (DIK) untuk membuka   sepanjang data yang dibuka itu bisa   ke unit layanan informasi. Aplikasi ini
                  seluas-luasnya atas kebutuhan    diakses publik,” ungkap Sensi, sapaan   terhubung langsung dengan back
                  informasi menyangkut kelembagaan   akrab Inosentius Samsul. Apalagi,   end yang ditangani langsung
                  parlemen.                        DPR kini sedang mengusung open    oleh petugas layanan, sehingga
                     Penetapan DIP dan DIK ini     parlemen, tentu informasi yang dibuka   permohonan informasi yang diajukan
                  sebetulnya untuk menyambut       harus memadai.                    mendapatkan tanggapan secara
                  UU No.14/2008 tentang               Pejabat Pengelola Informasi dan   langsung dan cepat..    ann/mh



                                                                                TH. 2023      EDISI 223     PARLEMENTARIA        73
   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78