Page 23 - MAJALAH 214
P. 23
LEGISLASI
menuntut penanganan profesional rujukan, ketahanan kesehatan,
oleh institusi kesehatan. pendanaan kesehatan, SDM
Metoda penyelenggaraan kesehatan, dan teknologi
kesehatan juga harus efektif, efisien, kesehatan dalam satu UU secara
dan memuaskan. Atas dasar itu, komprehensif. Di sinilah perlu
lanjut Nurdin, Baleg memandang upaya untuk menjamin akses
perlu dilakukan perubahan terhadap kesehatan yang merata, adil, dan
UU No.36/2009 tentang Kesehatan terjangkau bagi semua penduduk.
Baleg telah melakukan RDPU
dengan Ikatan Bidan Indonesia
(IBI), Persatuan Perawat Nasional
Indonesia (PPN), Ikatan Ahli
Kesehatan Masyarakat Indonesia “Perlu kehati-hatian,
karena mekanisme
omnibus yang
menyatukan banyak
UU menjadi satu
tidak simple. UU tidak
hanya untuk sarjana
“RUU tentang hukum tetapi untuk
Kesehatan masyarakat secara
merupakan inisiasi luas. Ketika begitu
Baleg. Urgensi RUU banyak diatur, begitu
ini diantaranya agar “Membahas RUU banyak diubah, tapi
penyelenggaraan tentang Kesehatan tidak disusun dengan
pelayanan kesehatan menggunakan mudah untuk dibaca,
yang merata, adil, mekanisme omnibus nanti implementasinya
dan terjangkau bagi law dengan maksud menjadi problem.”
seluruh lapisan lebih efektif dan Anggota Baleg DPR RI Christina Aryani.
masyarakat.” efisien. Rencana
penyusunan UU
Anggota Baleg DPR RI Firman Subagyo.
tentang Kesehatan Ahli Farmasi Indonesia (PAFI) awal
ini bertujuan ktober lalu.
Banyak isu kesehatan yang
meningkatkan dibahas dengan berbagai
dengan motode omnibus derajat kesehatan organisasi kesehatan tersebut,
law. “Agar tercipta sinkronisasi masyarakat.” diantaranya tugas, fungsi, dan
peraturan perundang-undangan peran Konsil Kedokteran Indonesia
bidang kesehatan dan untuk Anggota Baleg DPR RI Achmad. dan Konsil Tenaga Kesehatan
meningkatkan kapasitas dan Indonesia, mekanisme penerbitan
ketahanan (resiliensi) kesehatan Surat Tanda Registrasi (STR) dan
diperlukan penyesuaian berbagai (IAKMI), Ikatan Apoteker Indonesia Surat Izin Praktik (SIP) yang ideal,
kebijakan untuk penguatan sistem (IAI), Ikatan Dokter Indonesia (IDI), mekanisme adaptasi tenaga
kesehatan secara integratif dan Persatuan Dokter Gigi Indonesia kesehatan lulusan luar negeri
holistik,” sebut Nurdin. (PDGI), Perhimpunan Sarjana dan hingga dapat berpraktik di wilayah
Pelayanan kesehatan ini Profesional Kesehatan Masyarakat negara Republik Indonesia, sampai
menyangkut primer, pelayanan Indonesia (PERSAKMI), dan Persatuan masalah etik profesi. lrnm
TH. 2022 EDISI 214 PARLEMENTARIA 23
