Page 19 - MAJALAH 214
P. 19
PENGA W ASAN
itu, BI lalu menyalurkan dana Vonis perdana bagi terdakwa Aset tersebut berupa sebidang tanah
bantuan sebesar Rp47, 7 triliun kasus BLBI terjadi pada 2003, yang berikut bangunan di atasnya seluas
kepada 48 bank. Nahas, dana BLBI menjerat oknum pejabat BI yang 502 m2 dan 2.300 m2 yang terletak di
yang sejatinya bertujuan untuk bersekongkol dengan para pemilik Jakarta Selatan.
penyelamatan malah diselewengkan bank, seperti Hendro Budiyanto, Kedua aset tersebut merupakan
oleh para obligornya. Berdasarkan Heru Supratomo, hingga Paul Sutopo harta kekayaan lain dari Obligor
hasil audit Badan Pemeriksa Tjokronegoro yang dijebloskan ke Trijono Gondokusumo yang disita
Keuangan (BPK) pada Agustus 2000, penjara. dalam rangka penyelesaian
ditemukan kerugian negara mencapai Sementara dari pihak penerima kewajiban pemegang saham
Rp138 triliun dari dana yang telah dana, sederet nama juga mulai terhadap negara yang hingga
disalurkan. diperiksa dan diadili hingga berlanjut saat ini belum dipenuhi, sejumlah
Selang 2 tahun pada 2002, menerima vonis bersalah. Salah Rp5.382.878.462.135,90.
Presiden Megawati mengeluarkan satunya Sjamsul Nursalim bersama
Instruksi Presiden (Inpres) Nomor sang istri Itjih Nursalim, pemegang Desakan DPR
8 Tahun 2002. Itu jadi landasan saham pengendali Bank Dagang
pemerintah mengeluarkan jaminan Nasional Indonesia (BDNI). Keduanya Meskipun capaian kejar aset
kepastian hukum kepada para diduga jadi pihak yang diperkaya baru di angka 25 persen, Anggota
debitur BLBI yang telah melunasi dalam kasus BLBI, dan terindikasi Komisi XI DPR RI Heri Gunawan
kewajiban, yakni lewat penerbitan merugikan keuangan negara Rp 4,58 tetap mengapresiasi langkah Satgas
Surat Keterangan Lunas (SKL) yang triliun. BLBI yang telah menargetkan
dikeluarkan BPPN, atau menindak Terkini, Satgas BLBI melalui pemanggilan terhadap 335 obligor/
secara hukum bagi yang tidak Panitia Urusan Piutang Negara debitur BLBI. Berdasarkan informasi
melaksanakan kewajiban. (PUPN) Cabang DKI Jakarta telah terkini yang diterimanya, ada
melaksanakan penyitaan atas dua sebanyak 114 obligor yang telah
aset dari Trijono Gondokusumo dipanggil dan baru 56 obligor yang
yang merupakan Obligor PT. Bank memenuhi panggilan.
Putra Surya Perkasa (BPSP). Hal ini karena tantangan yang
dihadapi Satgas BLBI, yaitu tidak
diketahui keberadaan obligor, harta
kekayaan sudah dialihkan, pergantian
pemegang saham, aset yang sudah
beralih, dan sebagainya. “Namun,
Satgas BLBI merupakan gabungan
dari beberapa kementerian, semoga
bisa bersinergi termasuk meminta
bantuan negara sahabat untuk
mengatasi berbagi tantangan
tersebut,” jelasnya.
Anggota Komisi XI DPR RI Komisi XI meminta Satgas BLBI
Heri Gunawan.
FOTO: JAKA/NVL melakukan pemetaan aset dan
family tracking sampai keturunan
ke-3. Hal ini untuk mempermudah
pelacakan aset mengingat sudah
lebih 20 tahun kasus BLBI ini bergulir.
Di sisi lain, politisi Partai Gerindra ini
juga berharap, pelaksanaan lelang
terhadap aset eks BLBI dilakukan
secara optimal, sehingga dapat
menghasilkan penerimaan sesuai
dengan jumlah yang ditargetkan.
“Jangan sampai terulang kembali
menjual aset eks BLBI dengan harga
yang sangat murah,” imbuhnya. lrdn
TH. 2022 EDISI 214 PARLEMENTARIA 19
