Page 22 - MAJALAH 214

LEGISLASI

Mengintegrasikan menggunakan metode omnibus
law, karena regulasi yang
mengatur tentang kesehatan
Regulasi Kesehatan sangat banyak. “Metode omnibus
law itu hanya soal metode. Jangan
menyoal omnibus law atau bukan
omnibus law. Yang kita butuhkan
Regulasi dalam bentuk undang-undang (UU) yang adalah substansinya, itu yang
mengatur kesehatan begitu banyak. Seperti UU Cipta paling penting,” tandasnya.
Supratman memberikan
Kerja, berbagai UU sektor kesehatan akan dibahas alasan, mengapa DPR
dengan metode omnibus law. Badan Legislasi (Baleg) menggunakan metode omnibus
DPR RI telah menginvetarisir UU sektor kesehatan. Ini law dalam RUU Kesehatan, karena
regulasi tentang kesehatan saat
keniscayaan yang harus segera diwujudkan. ini terlampau banyak. Wakil Ketua
Baleg DPR RI M. Nurdin merinci
berbagai UU sektor kesehatan
yang perlu diintegrasikan ke
dalam konsep omnibus law.
Misalnya, UU No.4/1984 tentang
Wabah Penyakit Menular, UU
No.29/2004 tentang Praktik
Kedokteran, UU No.40/2004
tentang Sistem Jaminan Sosial
Nasional, dan UU No.44/2009
tentang Rumah Sakit, merupakan
sederet regulasi yang jadi target
omnibus law.
UU lainnya, seperti UU
No.24/2011 tentang Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial,
UU No.18/2014 tentang Kesehatan
Jiwa, UU No.38/2014 tentang
Keperawatan, UU No.6/2018
tentang Kekarantinaan Kesehatan,
dan UU No.4/2019 tentang
Kebidanan, juga tidak luput dari
bidikan objek omnibus law. Ini
akan menjadi holistik dan efektif.
Indonesia, kata Nurdin,
sebagai negara berkembang
masih dihadapkan pada
masalah rendahnya akses
Ketua Baleg Supratman Andi Agtas. FOTO: DEVI/NVL masyarakat terhadap pelayanan
kesehatan yang berkualitas.
ancangan Undang- RUU Kesehatan dalam konsep Penyelenggaraan pelayanan
Undang (RUU) omnibus law segera digodog kesehatan selama ini belum
Kesehatan dan RUU di dapur legislasi DPR. Selasa, mampu menjawab kompleksitas
Sistem Kesehatan 20 September lalu, Baleg DPR pembiayaan kesehatan.
R Nasional sudah membahas RUU Kesehatan ini. Pembiayaan teknologi kesehatan
masuk Program Legislasi Nasional Ketua Baleg Supratman juga semakin mahal dan rumit.
(Prolegnas) Prioritas di Baleg dan Andi Agtas menegaskan, Sistem pelayanan kesehatan
dibahas dengan metode omnibus law. RUU Kesehatan akan dibahas yang padat teknologi dan mahal

22 PARLEMENTARIA EDISI 214 TH. 2022