Page 37 - MAJALAH 214
P. 37
KU N KER
K OM ISI I I
dalam proses pendataan.
“Ini menyangkut nasib mereka
ke depan, jangan sampai mereka
yang sudah mengabdi sekian puluh
tahun atau belasan tahun, namun
begitu ada kesempatan mereka justru
tidak terdaftar,” ungkap Saan dalam
pertemuan Komisi II DPR RI dengan
Bupati Bandung Dadang Supriatna
Selasa (27/9/2022) lalu.
Secara keseluruhan, menurut
Saan, proses pendataan non ASN di
lingkungan Pemerintah Kabupaten
Bandung sendiri sampai dengan
Tim Kunspek Komisi II DPR RI saat foto bersama usai pertemuan. FOTO: UBED/NVL 26 September 2022, sudah berjalan
dengan baik. Total tenaga non ASN
Badan Kepegawaian Negara (BKN). kesempatan, sakitnya K2 itu tidak Kabupaten Bandung 11.580 orang
Sebaiknya, jangan terburu-buru. Ia sama dengan sakitnya honorer dan ada 8000 lebih tenaga honorer
melihat pendataan ini merupakan lain. Pertama, teman-temannya yang sudah terdaftar di BKN. “Sejauh
langkah awal untuk menjadi bahan lulus tanpa tes, tiba-tiba ini tidak ini, langkah positif buat Kabupaten
dalam menyusun roadmap atau peta lulus. Kedua, negara telah berjanji Bandung, karena sudah ada 8000-an
jalan permasalahan tenaga honorer. untuk menyelesaikan (persoalan lebih tenaga non ASN yang terdaftar
“Data saja dulu, baru kita honorer), enggak selesai sampai di BKN,“ ujar dia.
bikin roadmap-nya. Jadi kalau bisa saat ini. Di sinilah kira-kira diskresi Lebih lanjut, Politisi dari
diperpanjang saya setuju. Daripada pemerintah itu, supaya tidak F-NasDem ini meminta Kemenpan
buru-buru, keluar lagi kebijakan menambah kemiskinan,” pungkas RB dalam hal ini BKN untuk
untuk didata lagi. Saya kira kali ini Hugua. menerapkan kebijakan afirmasi
didata saja dulu, toh 28 Oktober Di Bandung, Jawa Barat, bagi tenaga non ASN yang
itu, kan, bukan harga mati,” ungkap Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan sudah mengabdi puluhan tahun
Hugua saat menikuti Kunker Komisi Mustopa mengatakan, pendataan dan berusia di atas 50 tahun.
II DPR ke Sumatera Utara, Selasa tenaga non ASN yang berlangsung Menurutnya, kebijakan afirmasi
(27/9/2022) lalu. hingga 30 September mendatang tersebut merupakan bentuk
Selain itu, mengenai kebijakan sebaiknya mengedepankan prinsip penghargaan negara khususnya
kelulusan menjadi ASN, politisi PDI kehati-hatian, akuntabilitas, serta terhadap tenaga honorer yang
Perjuangan tersebut meminta agar transparansi, sehingga tidak ada sudah lama mengabdi. lann,gal,uf
tidak ada persepsi di masyarakat tenaga non ASN yang terlewatkan
bahwa bila tenaga honorer telah
terdata, maka otomatis lulus menjadi
ASN. Hal tersebut akan menyebabkan
harapan yang berlebih dari tenaga
honorer dan apabila tidak terpenuhi
akan menjadi kekecewaan yang besar.
Di sisi lain, Hugua juga
mengungkapkan keprihatinannya
terhadap tenaga honorer kategori
2 (K2). Tenaga honorer lain dapat
lulus menjadi ASN tanpa tes, namun
tenaga honorer K2 tidak. Selain itu,
pemerintah juga telah berjanji akan
menyelesaikan permasalan tenaga
honorer ini, namun sampai saat ini
permasalahan ini belum juga selesai.
“Saya selalu bilang di berbagai Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustopa saat pertemuan Komisi II DPR RI. FOTO: ANNE/NVL
TH. 2022 EDISI 214 PARLEMENTARIA 37
