Page 36 - MAJALAH 214
P. 36
KU N KER
K OM ISI I I
Kami akan Butuh Keberanian
berembug bersama,
memutuskan political will,
kalau saya menyebutnya, Menyelesaikan
“ gempa masal November
2023, di mana tidak ada lagi
dapatkan win-win solution. Masyarakat Honorer
honorer, bisa kita hindari. Kita bisa
ingin mendapatkan keadilan untuk
bekerja, pemerintah daerah perlu
orang untuk melayani, pemerintah Keberanian para pemangku kebijakan di pusat
pusat perlu untuk menjaga NKRI maupun daerah dibutuhkan untuk menyelesaikan
kita menjadi stabil. Nah, harus ada
terobosan dan keberanian yang masalah tenaga honorer. Perlu soulusi win-win
membuat keputusan win-win solution,” solution. Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera
ujar Mardani, Selasa (27/9/2022) lalu. menyampaikan hal ini saat mengikuti kunjungan kerja
Mardani menuruturkan, persoalan
honorer bisa diselesaikan bila di Semarang, Jawa Tengah. Katanya, akan ada gempa
semua pihak mau rendah hati dan massal pada 2023, karena tenaga honorer segera
berkolaborasi. Kementerian Keuangan dihapus.
dengan Kementerian PPN/Bappenas,
misalnya, perlu berkolaborasi
menyelesaikan masalah pelik ini.
Beban terberat ada di pundak
presiden ketika tahun 2023, honorer
dihapus. Di Semarang, contohnya,
ditemukan persyaratan PPPK berupa
ijazah. Padahal, beberapa Pemda
memerlukan beberapa tenaga
honorer untuk tukang sapu, sopir, dan
pembantu umum.
“Nah, antara persyaratan
dengan kebutuhan tidak nyambung,
Kami berprinsip kalau kita bisa
menyelesaikan detail-detail kondisi
rekrutmen, maka kita akan bisa dapat
yang pas. Artinya, dapat tenaga yang
bagus kualitasnya, saat yang sama
pemerintah pusat harus mengambil
keberanian dengan political will biaya
mereka (tenaga honorer) yang Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera saat mengikuti Kunspek Komisi II DPR RI. FOTO: GALUH/NVL
diterima,” tegas politisi Partai Keadilan
Sejahtera (PKS) tersebut. buat kami ini masukkan yang sangat dilakukan. “Itu mudah kok, karena
Kondisi faktual di Semarang, berharga agar ke depan kebijakan dia peringkatnya PP, maka antara
dari 7.194 orang ASN yang ada, itu betul-betul empiris bukan cuma teman-teman (kementerian) PAN-RB,
hampir lima puluh persennya telah akademis,” tutur Wakil Ketua Badan Kemendagri, Kemenkumham, dan
memasuki usia lebih dari 50 tahun. Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) Bappenas bisa berembug segera
Yang memenuhi syarat untuk DPR RI itu. mengambil keputuskan. Kami Komisi
diangkat menjadi PPPK hanya 2.238 Mardani berharap, pada II akan full mengawasi,” ungkapnya.
orang. “Yang akhirnya masyarakat November 2023 nanti, saat Sementara itu di Sumatera
pengen semangat tapi Pemdanya pengangkatan ASN dan PPPK Utara, Anggota Komisi II DPR RI
berat, karena APBD-nya berat, DAU- yang baru, perubahan persyaratan Hugua mengungkapkan, pendataan
nya enggak bertambah. Sehingga, untuk tenaga honorer sudah bisa tenaga honorer saat ini dilakukan
36 PARLEMENTARIA EDISI 214 TH. 2022