Page 36 - MAJALAH 214
P. 36

KU N KER
                     K OM ISI  I I






                   Kami akan                  Butuh Keberanian
                   berembug bersama,
                   memutuskan political will,
                   kalau saya menyebutnya,    Menyelesaikan
            “ gempa masal November
            2023, di mana tidak ada lagi
            dapatkan win-win solution. Masyarakat  Honorer
            honorer, bisa kita hindari. Kita bisa

            ingin mendapatkan keadilan untuk
            bekerja, pemerintah daerah perlu
            orang untuk melayani, pemerintah   Keberanian para pemangku kebijakan di pusat
            pusat perlu untuk menjaga NKRI    maupun daerah dibutuhkan untuk menyelesaikan
            kita menjadi stabil. Nah, harus ada
            terobosan dan keberanian yang     masalah tenaga honorer. Perlu soulusi win-win
            membuat keputusan win-win solution,”   solution. Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera
            ujar Mardani, Selasa (27/9/2022) lalu.   menyampaikan hal ini saat mengikuti kunjungan kerja
               Mardani menuruturkan, persoalan
            honorer bisa diselesaikan bila    di Semarang, Jawa Tengah. Katanya, akan ada gempa
            semua pihak mau rendah hati dan   massal pada 2023, karena tenaga honorer segera
            berkolaborasi. Kementerian Keuangan   dihapus.
            dengan Kementerian PPN/Bappenas,
            misalnya, perlu berkolaborasi
            menyelesaikan masalah pelik ini.
            Beban terberat ada di pundak
            presiden ketika tahun 2023, honorer
            dihapus. Di Semarang, contohnya,
            ditemukan persyaratan PPPK berupa
            ijazah. Padahal, beberapa Pemda
            memerlukan beberapa tenaga
            honorer untuk tukang sapu, sopir, dan
            pembantu umum.
               “Nah, antara persyaratan
            dengan kebutuhan tidak nyambung,
            Kami berprinsip kalau kita bisa
            menyelesaikan detail-detail kondisi
            rekrutmen, maka kita akan bisa dapat
            yang pas. Artinya, dapat tenaga yang
            bagus kualitasnya, saat yang sama
            pemerintah pusat harus mengambil
            keberanian dengan political will biaya
            mereka (tenaga honorer) yang      Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera saat mengikuti Kunspek Komisi II DPR RI. FOTO: GALUH/NVL
            diterima,” tegas politisi Partai Keadilan
            Sejahtera (PKS) tersebut.         buat kami ini masukkan yang sangat   dilakukan. “Itu mudah kok, karena
               Kondisi faktual di Semarang,   berharga agar ke depan kebijakan   dia peringkatnya PP, maka antara
            dari 7.194 orang ASN yang ada,    itu betul-betul empiris bukan cuma   teman-teman (kementerian) PAN-RB,
            hampir lima puluh persennya telah   akademis,” tutur Wakil Ketua Badan   Kemendagri, Kemenkumham, dan
            memasuki usia lebih dari 50 tahun.   Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP)   Bappenas bisa berembug segera
            Yang memenuhi syarat untuk        DPR RI itu.                      mengambil keputuskan. Kami Komisi
            diangkat menjadi PPPK hanya 2.238    Mardani berharap, pada        II akan full mengawasi,” ungkapnya.
            orang. “Yang akhirnya masyarakat   November 2023 nanti, saat          Sementara itu di Sumatera
            pengen semangat tapi Pemdanya     pengangkatan ASN dan PPPK        Utara, Anggota Komisi II DPR RI
            berat, karena APBD-nya berat, DAU-  yang baru, perubahan persyaratan   Hugua mengungkapkan, pendataan
            nya enggak bertambah. Sehingga,   untuk tenaga honorer sudah bisa   tenaga honorer saat ini dilakukan



             36     PARLEMENTARIA      EDISI 214      TH. 2022
   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41