Page 32 - MAJALAH 214
P. 32
PROFI L
Anggota DPR RI Ashabul Kahfi saat kegiatan Sosialisasi BKKBN bersama generasi Z. FOTO: IST/NR
tersebut terpilih sebagai wakil 2000-2003 ini. melihat masalahnya cukup kompleks.
rakyat melalui partainya di Dapil Untuk menutupi defisit BPJS, Kahfi
Sulawesi Selatan I. Dapil I meliputi Kritik Solutif Kenaikan mengusulkan pemanfaatan dana
Kota Makassar, Kabupaten Gowa, Iuran BPJS jaminan sosial (DJS).
Takalar, Jeneponto, Bantaeng, dan “Seharusnya jalan lain ini yang
Selayar. Kahfi saat itu mendapat Setelah ditempatkan di Komisi sama-sama kita pikirkan. Bukan ambil
nomor urut 1 di partai besutan IX, masalah pertama yang dihadapi langkah yang langsung membebani
Zulkifli Hasan. Kahfi adalah polemik kenaikan publik. Setidaknya peserta BPJS
Meski tidak berlatar belakang iuran BPJS. Kahfi sejak awal tegas kelas III tetap mendapatkan subsidi
ilmu kesehatan, Kahfi mengaku menolak kenaikan tersebut, karena negara,” sambungnya. Komisi IX,
telah memahami seluk beluk menyusahkan rakyat kecil, dan lanjut Kahfi, masih satu suara, agar
masalah yang dihadapi masyarakat membebani APBD Provinsi dan peserta BPJS kelas III tidak usah
di bidang tersebut sejak duduk di Kabupaten/Kota. “Kenaikan iuran dibebani dengan kenaikan iuran.
DPRD Provinsi Sulsel. BPJS membuat masyarakat kecil DPR merekomendasikan agar BPJS
Tak heran, Fraksi PAN harus mengurangi pengeluaran beli memanfaatkan Dana Jaminan Sosial
menempatkannya di Komisi IX makanan bergizi, yang seharusnya (DJS) untuk memberikan subsidi bagi
yang membidangi kesehatan berperan dalam pencegahan peserta BPJS kelas III.
dan ketenagakerjaan sebelum penyakit. Kenaikan PBI, juga akan “Pihak BPJS sempat ragu, karena
memimpin Komisi VIII DPR RI. membebani Pemda, karena tak tidak memiliki landasan hukum pakai
“Salah satu momen yang berat semua PBI ditanggung APBN,” dana DJS. Tapi, kekhawatiran itu
bagi masyarakat kecil adalah ujarnya. sudah ditepis oleh lembaga hukum
saat mereka sakit. Berobat ke Namun, Kahfi bukan tipe politisi seperti kejaksaan dan kepolisian, BPK
rumah sakit mahal, tidak bisa yang hanya sering mengkritik pun sudah tidak mempersoalkan,
cari nafkah untuk keluarga. Salah tanpa solusi. “Ada teman di DPR selama diskresi penggunaannya
satu tugas saya di DPRD Provinsi yang bilang, tugas kita di Dewan untuk kepentingan publik. DPR
dulu adalah memastikan bahwa itu memarahi eksekutif yang tidak sudah memberikan umpan, sekarang
masyarakat miskin mendapatkan becus. Itu bukan gaya saya. Tugas bolanya ada di presiden,” pungkas
kartu BPJS PBI (Penerima legislator seharusnya bersama-sama Ketua Persatuan Bola Basket Seluruh
Bantuan Iuran). Cukup banyak pemerintah mencari jalan keluar,” Indonesia (Perbasi) Sulsel ini.
dana APBD kita alokasikan untuk ungkap Ketua Lembaga Dakwah HMI Selain menyoroti BPJS, Kahfi juga
itu,” terang Sekretaris Pimpinan Cabang Makassar periode 1982- proaktif mengampanyekan bahaya
Wilayah Muhammadiyah periode 1984 ini. Dalam kasus BPJS, Kahfi stunting dalam setiap kegiatan
32 PARLEMENTARIA EDISI 214 TH. 2022
