Page 36 - MAJALAH 104

Langsung Sementara Masyarakat miskin itu banyak di desa, karena untuk menciptakan program yang
(BLSM) Rp 9,7 triliun serta alokasi jika dibagikan secara merata maka produktif misalnya pembangunan
Program Infrastruktur Dasar sebesar akan muncul persoalan di lapangan infrastruktur di pedesaan yang
Rp 7,25 triliun juga,” katanya. membuka daerah terisolir. “Peme-
rintah khususnya Bapennas harus
Untuk subsidi Beras pada 2013, Made Urip mengatakan, kualitas merencanakan pembangunan
pemerintah telah mengalokasikan Raskin sangat buruk bahkan sering kawasan yang produktif yang
anggaran subsidi untuk beras ditemui di lapangan banyak yang dapat dimanfaatkan masyarakat,”
bagi masyarakat miskin (raskin) tidak layak konsumsi. “Karena itu, paparnya.
mencapai Rp 17,5 triliun atau naik DPR mendorong kepada pemerintah
sekitar 12% dari alokasi budget agar meningkatkan kualitas beras Sementara, anggota Komisi IV
raskin 2012 sebesar Rp 15,7 triliun, untuk rakyat miskin, yang sering DPR Jazilul Fawaid (F-KB) menilai,
sedangkan jumlah penerima 15,5 muncul di lapangan beras banyak pembagian Raskin sangat rentan
juta rumah tangga miskin (RTM) kutu, dan tidak layak dikonsumsi,” tidak tepat sasaran. “Ini rentan
dari sebelumnya 17 juta RTM. tandasnya. sekali tidak tepat sasaran karena
itu anggaran seharusnya untuk
“Penyaluran Program Raskin Made menambahkan, kualitas pemberdayaan petani, dan pe ng-
telah berjalan lama, tugas untuk Raskin di gudang-gudang harus em bangan petani di Indonesia,”
menyalurkan raskin adalah Bulog, diperbaiki, pasalnya, sirkulasi ujarnya.
namun ada yang perlu dibenahi stok gudang terlalu lama dan
terkait distribusi Raskin kepada pemeliharaan beras minim sekali. Menurutnya, Raskin ini sudah
penerima manfaatnya,” ujar Disisi lain, Made mengharapkan diatur oleh pemerintah dan
Anggota Komisi IV DPR dari PDIP I pengadaan Raskin harus dilakukan DPR harus mengawasi dan me-
Made Urip kepada Parlementaria, di dari dalam negeri. “Jadi Bulog harus ngontrolnya apakah data yang
ruang kerjanya baru-baru ini. membeli beras petani dengan Harga menerima raskin sudah sesuai dan
Pembelian Pemerintah (HPP), selain layak apa belum. “Karena itu tahu
Menurutnya, tugas Bulog yaitu itu, satgas-satgas Bulog harus aktif kerap kelompok miskin itu jumlah
menyalurkan Raskin dari titik turun ke lapangan ketika musim berbeda-beda karena itu harus
distribusi ke penerima manfaatnya, panen,” ujarnya. dikontrol,” tambahnya.
namun karena tidak ada subsidi
transportasi menyebabkan kendala Terkait program Raskin, jelas Dia mensinyalir Raskin banyak
di lapangan. Oleh karena itu tugas Made, untuk jangka panjang pro- disalahgunakan dan dijual oleh
pemerintah daerah untuk membantu gram ini tidak tepat. Seharusnya pihak-pihak tertentu. ”Bahkan sering
penyaluran raskin. pemerintah memberikan kail kepada dioplos dan ditujukan untuk pihak
masyarakat, bukan hanya ikannya. lain,” ujarnya.
“Kendala di lapangan sering ter- “Kita ingin program ini diperbaiki,
jadi volume yang seharusnya 15 apakah tidak ada cara lain selain Dia menambahkan, tipe beras
kg diterima 10 kg. Karena orang Raskin dengan membuat program- yang diberikan kepada masyarakat
program yang miskin juga sering berubah dan tidak
sifatnya produktif layak konsumsi. ”Ini seharusnya
buat masyarakat beras yang berkualitas diberikan
d a n r a k y a t kepada masyarakat,” tambahnya.
supaya dia dapat
hidup ke depan. Wakil Ketua Komisi IV DPR Firman
Kalau misalnya Soebagyo mendesak pemerintah
anggaran Raskin seger a memb erikan sar ana
ini kita alihkan pendukung untuk petani bukan
kepada kegiatan- instan seperti program Raskin. “Jadi
kegiatan yang program Raskin harus dievaluasi,
produktif, tentu sementara anggaran Raskin harus
l e b i h b a i k , ” dimaksimalkan seperti melakukan
tambahnya. pembinaan bagi para petani,”
terangnya.
Di a me n -
jelaskan, perlu Dia mengharapkan segera di
ur u n r em - Revisi UU Pangan sehingga Bulog
b u k a n t a r a dapat berperan sebagai penyanggan
p e m e r i n t a h pangan sekaligus stabilisator harga.
d e n g a n D P R , Khusus Raskin, lanjut Firman, dirinya

36 PARLEMENTARIA EDISI 104 TH. XLIII, 2013