Page 40 - MAJALAH 104
P. 40

ANGGARAN





          Pembinaan SMA mendapatkan Rp  sungguh-sungguh  dari  seluruh  setujuan  dan  meminta  untuk
          55.333.946.000, dan yang terakhir  pihak terkait dengan pelaksanaan  menunda pelaksanaan Kurikulum
          untuk Direktorat Pembinaan SMK  Kurikulum 2013. Selain itu, F-PDIP  2013.
          sebesar Rp 26.174.006.000.       juga berharap agar Kurikulum 2013
                                           dapat  mengembangkan  potensi       Namun,  dengan  komposisi  6
           Setujui  Kurikulum  Disertai  peserta didik, sehingga lulusan yang  fraksi menyetujui dan 3 fraksi belum
          Catatan                          dhasilkan dapat bersaing dengan  menyetujui,  raker  pada  27  Mei
                                           negara lain, dan mengedepankan  lalu itu menghasilkan persetujuan
           Setelah  mengalami  berbagai  budi pekerti.                       Komisi X terhadap implementasi
          dinamika,  akhirnya  Komisi  X                                     dan anggaran Kurikulum 2013, dan
          menyetujui pelaksanaan Kurikulum   Kendati  F-PG  menyetujui  im-  bisa mulai dilaksanakan per 15 Juli
          2013. Dari 9 fraksi di Komisi yang  plementasi Kurikulum 2013, dalam  2013.  Menanggapi  persetujuan
          membidangi  pendidikan  dan  pandangannya, partai berlambang  dari Komisi X, Mendikbud M Nuh
          olahraga ini, 6 fraksi menyetujui,  pohon  beringin  itu  mengajukan  menyambut  baik  keputusan  ini.
          dan 3 fraksi masih keberatan dengan  syarat yang harus dipenuhi oleh  Karena itu, ia berjanji pihaknya akan
          pelaksanaan Kurikulum 2013. Fraksi  Kemdikbud antara lain dokumen  mempercepat penyiapan seluruh
          yang  menyetujui  untuk  segera  kurikulum  harus  lengkap,  utuh  kebutuhan program kurikulum 2013
          dilaksanakan Kurikulum 2013 adalah  dan benar serta persiapan harus  tersebut.
          F-Partai Demokrat (F-PD), F-Partai  dimatangkan.  “Kami  meminta
          Golkar (F-PG), F-Partai Perjuangan  pada  Kemendikbud  agar  dalam   “Kami  memberi  penghargaan
          Demokrasi Indonesia Perjuangan  implementasinya  jangan  sampai  dan  terimakasih  sebagai  bagian
          (F-PDIP),  F-Partai  Kebangkitan  merugikan  peserta  didik  yang  demokrasi.  Kami  menghargai
          Bangsa  (F-PKB),  F-Gerindra,  dan  menjadi sasaran. Kami juga meminta  catatan yang diberikan oleh fraksi.
          F-Hanura. Sementara itu, fraksi yang  sasaran dari Kurikulum 2013 bukan  Intinya  kami  bersyukur  meski
          menolak adalah F-Partai Keadilan  hanya sekolah yang sudah Rintisan  dengan keterbatasan, Kurikulum
          Sejahtera  (F-PKS)  dan  F-Partai  Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI),  2013 bisa disetujui. Wajar ada yang
          Persatuan Pembangunan (F-PPP),  tetapi mencakup semua kategori  tidak setuju, tetapi secara politik
          sementara  itu  F-Partai  Amanat  sekolah di setiap jenjangnya,” jelas  kan sudah menyetujui Kurikulum
          Nasional (F-PAN) menyetujui hanya  Anggota  Komisi  X  Otje  Popong  2013 ini, dan malam ini langsung
          untuk dilakukan uji coba (piloting).  Djundjunan  yang  menjadi  juru  kita  percepat  mulai  dari  urusan
                                           bicara F-PG.                      penyiapan pelatihan guru sampai
           “Setelah  mendengarkan  pan-                                      ke dokumen-dokumen pendukung
          dangan mini fraksi-fraksi, Komisi   Sementara  itu,  sebagai  fraksi  yang lain,” ujar Nuh usai raker di
          X menyepakati soal implementasi  yang  menolak  pelak sanaan  ruang rapat Komisi X.
          serta  anggaran  Kurikulum  2013,  Kutikulum  2013,  F-PKS  menilai
          dengan komposisi 6 fraksi setuju,  kurikulum  baru  ini  dinilai  belum   Terkait dengan catatan dari fraksi-
          dan 3 fraksi masih keberatan,” jelas  siap diimplementasikan. Termasuk  fraksi di Komisi X, Nuh menjelaskan,
          Ketua Komisi X Agus Hermanto ketika  pelatihan  guru  yang  terkesan  pihaknya  telah  memiliki  catatan
          rapat kerja dengan Mendikbud M  dipaksakan. “Manajemen kurikulum  tersebut  terkait  konsep  grand
          Nuh di Gedung Nusantara I, belum  tidak  matang,  ada  perubahan  design Kurikulum 2013 yang dinilai
          lama ini.                        anggaran,  koordinasi  dalam  akan berbenturan dengan Undang-
                                           anggaran perlu lebih dipersiapkan.  Undang Pendidikan itu sendiri. “Jadi
           Dalam  pandangan  mininya,  Pelatihan guru saat ini juga terkesan  kalau melihat tadi beberapa cacatan
          F-PD  yang  disampaikan  oleh  dipaksakan. Persiapan buku tidak  maka  kami  berterimakasih  dari
          Jefirstson R Riwu Kore menyetujui  sesuai prosedur. Standar isi buku  para masing-masing fraksi, tetapi
          implementasi  dan  anggaran  belum  ada,  tapi  ternyata  proses  kami punya jawaban atas catatan-
          kurikulum, dan menyarankan agar  pengadaan buku sudah dilakukan.  catatan itu. Seperti grand design.
          dilaksanakan sesuai jadwal yang  Bagaimana mencetak buku tetapi  Dan itu sudah kita siapkan beberapa
          sudah  ditentukan.  “Sehubungan  belum ada isinya?” tanya Anggota  grand design, dan dipastikan tidak
          masih adanya perdebatan konten  Komisi  X  Raihan  Iskandar  yang  menyalahi  peraturan  yang  ada,”
          kurikulum, F-PD menyerahkan pada  mewakili  F-PKS  menyampaikan  imbuh Nuh.
          pemerintah. Kami juga menyarankan  pandangan mini fraksinya.
          implementasi  sesuai  jadwal,                                        Tidak Akan Bebani Pendidik
          yaitu  pada  Juli  2013,  termasuk   Hal  serupa  juga  disampaikan
          persiapan harus dipersiapkan secara  oleh Anggota Komisi X Machmud   Kurikulum  Tingkat  Satuan
          maksimal,” papar Jefirstson.     Yunus  yang  menjadi  perwakilan  Pendidikan  (KTSP)  baru  berjalan
                                           dari F-PPP dalam menyampaikan  enam  tahun,  namun  di  tahun
           Sedangkan,  F-PDIP  meminta  pandangannya.  Dalam  hal  ini,  2013  ini,  pemerintah  melalui
          perlu  adanya  pengawasan  yang  partainya  menyatakan  ketidak-   Kemendikbud  kembali  merubah


          40 PARLEMENTARIA  EDISI 104 TH. XLIII, 2013
   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45